Network
KALBAR TERKINI - Aksi protes anti-perang terus bergolak di hampir segala penjuru Rusia sejak invasi pertama Moskow ke Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022.
Hingga Senin, 7 Maret 2022 ini, polisi dilaporkan telah menahan lebih dari 3.000 pengunjuk rasa dari 49 kota, yang 919 di antaranya dari Moskow, Ibukota Rusia.
Sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari koran Washington Examiner, pengunjuk rasa berunjuk rasa menentang invasi negaranya ke Ukraina.
Baca Juga: Medsos Lebih Penting Ketimbang Televisi: Teori yang Terbukti selama Krisis Ukraina-Rusia
Teriakan-teriakan protes semisal "tidak untuk perang!" terus terdnegar dari para pengunjung rasa, sebelum ditangkap oleh polisi, sebagaimana juga dilansir Washington Examiner dari New York Times.
OVD-Info, sebuah kelompok aktivis yang melacak penangkapan, melaporkan penahanan di 49 kota berbeda di Rusia.
"Apakah Anda di sini untuk mendukung fasis?" seorang petugas bertanya kepada para pengunjuk rasa sebelum memanggil petugas lain dan memberi tahu rekan-rekannya itu: “Tangkap mereka semua.”
Baca Juga: Bank Rusia Mencari UnionPay China setelah Visa dan Mastercard Dibekukan
Protes di Rusia terhadap invasi negara itu ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, hari yang sama ketika Rusia memulai invasinya, dan telah berlangsung sejak saat itu.
Pada hari pertama protes, OVD-Info menyatakan bahwa setidaknya 1.675 orang ditahan.
Penangkapan para pengunjuk rasa pada Minggu, 6 Maret 2022 misalnya, terjadi di tengah meningkatnya jumlah sanksi terhadap Rusia.
Baca Juga: Reaktor Nuklir Zaporizhzhia Terbakar Ditembak Rusia: Dampak pun Mengerikan!
Ribuan warga Rusia dilaporkan telah meninggalkan negara itu dalam 10 hari terakhir di tengah sanksi.
Di antars mereka terdapatkritikus film Rusia, Anton Dolin, yang menyatakan kepada Washington Post bahwa negaranya sedang menderita 'bencana moral'.
Beberapa sanksi yang dihadapi Rusia termasuk dari Swiss yang membekukan aset Presiden Vladimir Putin dan ratusan orang lainnya yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa (UE).
Baca Juga: Rusia 'Ngamuk' di Ukraina, Dampak Rekayasa Brutal AS: Ukraina pun tak Belajar dari Georgia
Singapura termausk satu-satunya negara anggota dari kelompok multilateral di Asia Tenggara, yakni Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang memberlakukan sanksi.
Sanksi Singapura ini berupa pembatasan keuangan terhadap Rusia sehubungan dengan perang.
Bank Dunia (Wolrd Bank) juga menyatakan telah 'menghentikan semua programnya' di Rusia dan sekutu Eropa-nya, Belarusia, sebagai tanggapan atas invasi tersebut.
Perusahaan-perusahaan swasta juga telah mengambil tindakan ke Rusia dan Belarus. Visa dan Mastercard, misalnya, menangguhkan layanan mereka di negara itu sejak Minggu, dan American Express juga menangguhkan operasi di Rusia dan Belarus.
Sedangkan platform media sosial TikTok juga mengumumkan pada Minggu bahwa pihaknya akan menangguhkan kemampuan streaming langsung dan posting konten baru di Rusia.
Hal ini sehubungan dengan undang-undang 'berita palsu' yang sudah diteken Putin baru-baru ini.
Sementara tu, Pemerintahan Joe Biden mengumumkan minggu ini bahwa AS akan melindungi warga Ukraina yang sudah berada di AS dari deportasi, jika visa mereka kedaluwarsa dalam 18 bulan ke depan.
Tetapi, para ahli memohon kepada Biden untuk mengirim bantuan ke Ukraina, dan Eropa secara luas, karena PBB memperkirakan bahwa satu juta orang telah meninggalkan negara yang dilanda perang itu.
Sementara Layanan Keamanan Ukraina menyatakan dalam sebuah posting di Facebook pada Minggu bahwa Rusia menembaki Institut Fisika dan Teknologi Kharkiv dari peluncur Grad.
Di dalam institut tersebut terdapat bahan nuklir dan sebuah reaktor, yang menurut layanan tersebut, dapat menyebabkan 'bencana ekologis skala besar', jika terkena.
Serangan itu terjadi dua hari setelah Rusia menyerang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhya adalah salah satu fasilitas nuklir terbesar di dunia.***
