Network
Dilansir dari koran online independen Myanmar, Myanmar Now, hal ini dinyatakan oleh Menteri Pertahanan NUG, Jumat, 4 Februari 2021 (https://www.myanmar-now.org/en/news/nug-says-min-aung-hlaings-conscription-plan-shows-regimes-weakness).
Pernyataan Mon tersebut untuk menanggapi keputusan Aung Hlaing untuk menjadikan penerapan undang-undang wajib militer sebagai prioritas pemerintahannya.
Menurut Mon, langkah itu menunjukkan bahwa Tatmadaw berada di bawah tekanan selama setahun setelah merebut kekuasaan.
Pemimpin rezim itu sendiri mengakui, Tatmadaw sedang berjuang untuk menemukan rekrutan baru setelah satu tahun menderita banyak korban.
Mon menambahkan, upaya untuk meningkatkan jumlah pasukan Tatmadaw kemungkinan justru akan menguntungkan kekuatan perlawanan anti-rezim.
“Saya pikir, orang-orang muda akan sangat menyukai rencana ini, karena akan meletakkan senapan di tangan mereka. Akan menarik untuk melihat ke arah mana mereka mengarahkan senjata mereka, ”katanya.
Pada pertemuan pejabat senior rezim di Naypyitaw, Ibukota Myanmar, Rabu lalu, Aung Hlaing menyatakan bahwa 'suatu keharusan' agar Undang-undang Layanan Militer Rakyat 2010 berlaku setelah situasi ekonomi dan politik negara itu stabil.
Undang-undang tersebut, yang diberlakukan di bawah mantan diktator Than Shwe, mengharuskan pria dan wanita untuk melakukan wajib militer hingga tiga tahun. Ini dapat diperpanjang hingga lima tahun jika terjadi keadaan darurat nasional.
“Ini wajib bagi semua. Jika negara tidak memiliki kemampuan pertahanan, kita akan menghadapi kerugian. Jika demikian, negara lain tidak menghormati kita," katanya sangat pede, seperti dilaporkan media pemerintah.
“Kalau ekonomi kita lemah, kita akan merasa minder. Jika kita lemah dalam kekuatan politik, negara lain akan membuat masalah bagi kita. Jika kita memiliki kemampuan pertahanan yang lemah, kita akan menghadapi serangan orang lain,” tambahnya, lagi-lagi sangat pede.
