Network
KALBAR TERKINI - Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bukan hanya ompong melainkan pula pengecut. Penanganan konflik di Myanmar diminta untuk diselesaikan oleh AS menyusul ketidakberdayaannya menghadapi junta militer pimpinan Kenderal Min Aung Hlaing.
Saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021, ASEAN tidak mengundang pemerintahan terpilih rakyat Myanmar, melainkan hanya Aung Hlaing bersama rombongan.
Belakangan, ternyata bukan ASEAN sendiri yang menangani Myanmar yang nota bene merupakan anggotanya, melainkan 'menyuruh' AS: alih-alih lewat Dewan Bisnis AS-ASEAN.
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Irrawaddy, Jumat, 7 Mei 2021, dewan telah meminta Washington menunjuk utusan khusus untuk Myanmar dengan menyatakan bahwa 'kepemimpinan AS yang berani', dapat membantu menyelesaikan krisis.
"Seorang utusan khusus AS diklaim dapat mengoordinasikan pendekatan strategis dengan melibatkan sanksi cerdas, bertarget, dan menciptakan ruang untuk dialog yang efektif, bersama-sama dengan sekutu," kata Alexander Feldman, ketua dewan.
Hal ini berarti dewan mendesak Presiden AS Joe Biden untuk memberdayakan utusan khusus dengan basis dukungan di kawasan, dan juga secara cepat mengisi pos duta besar AS di Singapura, Thailand, dan untuk Asean, badan regional negara-negara Asia Tenggara beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar.
Feldman menambahkan, kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi telah mengancam terjadinya pembalikkan kemajuan politik, ekonomi, dan masa depan Myanmar.
Baru-baru ini, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan, semua laporan keuangan sejak kudeta telah mengindikasikan bahwa Myanmar mendekati keruntuhan ekonomi.
Dewan Bisnis: Kepemimpinan AS Diperlukan!
“Situasi yang terjadi di Myanmar mengancam keruntuhan ekonomi, dan membahayakan kehidupan rakyat Myanmar. Pemerintah AS harus sepenuhnya melengkapi, dan mengerahkan kekuatan diplomatiknya di ASEAN, untuk menghadapi krisis ini, termasuk mengisi pos duta besar utama di Asia Tenggara, dan menunjuk utusan khusus yang berdedikasi untuk Myanmar," tambah Feldman.
"Kepemimpinan Amerika Serikat diperlukan pada saat kritis ini, untuk mewujudkan jalan yang layak bagi Myanmar, dan memastikan stabilitas di kawasan," lanjutnya.
Baca Juga: AS makin Ditantang: China Gelar Latihan Kapal Induk, Kapal Amifibinya pun Raksasa!
Dewan bisnis ini memainkan peran advokasi bagi perusahaan AS yang beroperasi di ASEAN. Pada 2019, dewan mengunjungi Myanmar untuk memperluas investasi di negara tersebut bersama perwakilan Amazon, Google, Coca-Cola, Chevron, Chubb, Diageo, Ford, Jhpiego, MasterCard, Visa, Abbott dan BowerGroupAsia.
“Semakin cepat situasi di Myanmar dilihat dan diperlakukan sebagai tantangan Indo-Pasifik di semua lini baik politik, keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi, maka semakin baik pula bagi semua pihak yang berkepentingan,” kata Jack Myint, manajer negara untuk bisnis Myanmar.
“Di luar cakupan persaingan kekuatan besar, yang sebenarnya kami lihat adalah keadaan gagal, yang menunggu terjadi di jantung salah satu wilayah paling dinamis di dunia. AS harus berbuat lebih banyak, dan berbuat lebih baik untuk menangani ini secara langsung. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, "kata Myint.
Setelah kudeta, AS menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada kepemimpinan militer Myanmar. Sanksi perdagangan menyusul pada Maret 2021 terhadap kementerian pertahanan dan dalam negeri serta konglomerat yang dikendalikan militer Myanmar, yakni Economic Holdings Public Company Limited, dan Myanmar Economic Corporation Limited.
Pada April 2021, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi ke perusahaan permata milik negara tersebut, yakni Myanma Timber Enterprise, dan Myanmar Pearl Enterprise terkait upaya memotong jalur keuangan bagi junta.
ASEAN menghadapi kritik karena tidak bertindak cukup keras terhadap junta Myanmar. Pertemuan khusus lewat KTT di Jakarta dengan Aung Hlaing, secara luas dianggap tidak efektif.
Para pemimpin ASEAN mencapai konsensus lima poin: mendesak junta untuk mencari resolusi politik melalui dialog, menerima penunjukan utusan khusus untuk terlibat dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi, dan memberikan akses ke bantuan kemanusiaan dari ASEAN.
Namun, junta Myanmar menjawab bahwa pihaknya akan mempertimbangkan proposal setelah situasi stabil. Pihak rezim ini juga mengklaim bahwa semua yang dilakukan di Myanmar semata untuk melayani kepentingan nasional.***
Sumber: The Irrawaddy
