Network
Myo Aung, seorang pengacara di Myawaddy, Negara Bagian Karen, berkata: “Yang utama, mereka ingin orang-orang takut, dan tunduk kepada mereka. Jika orang-orang menunjukkan kesetiaan mereka dan mendengarkan apa yang mereka katakan, mereka akan segera aman dari pembunuhan."
Di pengadilan sipil, hukuman mati diberikan oleh pengadilan tingkat distrik, dan harus naik banding dalam waktu tujuh hari. Banding dapat dilakukan di pengadilan negara bagian dan regional, Mahkamah Agung, dan Presiden.
Hanya jika Presiden menolak banding barulah hukuman final. Sejak kudeta, pengajuan banding harus dilakukan ke dewan militer atau Kepala Komando Daerah Yangon.
“Undang-undang adalah senjata untuk menstabilkan mekanisme administrasi,” ujarnya. “Kasus ini mengusung prinsip itu. Saya berasumsi, itu tergantung pada gagasan bahwa orang tidak akan berani melakukan hal yang sama setelah preseden ini."
Angkatan bersenjata junta membunuh sedikitnya 10 orang di Okkalapa Utara pada Rabu, 3 Maret 2021. dan melukai puluhan lainnya, menurut kelompok sukarelawan yang berbasis di kotapraja.
Para pengunjuk rasa menyatakan, kemungkinan ada lebih dari 20 kematian hari itu, tetapi Myanmar Now belum dapat memastikan jumlah itu.
Lebih 100 pemrotes muda ditangkap di kota itu pada Rabu, 10 Maret 2021 pagi, ketika angkatan bersenjata membubarkan protes di dekat taman Kan Thar Yar.
Pada tanggal 14 dan 15 Maret 2021, dewan militer mengumumkan darurat militer di Kotapraja Hlaing Tharyar, Shwe Pyi Thar, Dagon Selatan, Dagon Utara, Dagon Seikkan, dan Okkalapa Utara.
Diumumkan juga 23 kejahatan yang akan disidangkan oleh pengadilan militer jika dilakukan di bawah wilayah yang dicakup oleh darurat militer. Ke-19 orang yang divonis hukuman mati itu dituduh membunuh Thant Sin Htwe, yang mendampingi Kapten Htet Aung Kyaw.
Junta menyatakan, pembunuhan itu terjadi pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 15.30 waktu setempat, tetapi menurut penduduk setempat, peristiwa itu pasti terjadi pada dini hari itu.
