Network
SYDNEY, KALBAR TERKINI - Layanan buletin berita dari dua stasiun televisi dan radio lembaga penyiaran publik (LPP) milik Pemerintah China yakni CGTN dan CCTV akan ditangguhkan dari layanan SBS.
Penangguhan penayangan dari stasiun televisi dan radio Pemerintah Australia ini ini dilakukan menyusul pengaduan komunitas hak azasi manusia, terkait konten siaran yang dianggap memutarbalikkan fakta atas terjadinya pelanggaran HAM di China.
Dilansir Kalbar-Terkini-com dari Reuters, Jumat, 5 Maret 2021, seorang juru bicara SBS menyatakan, program CCTV dan CGTN tidak akan ditayangkan mulai Sabtu, 6 Maret 2021. Ini karena pihaknya sedang meninjau pengaduan dari organisasi HAM.
Baca Juga: 'Gloria in Exelcis Deo': Paus Francis sedang Menuju Irak!
"Mengingat kekhawatiran serius yang ditimbulkan dan kompleksitas materi yang terlibat, kami memutuskan untuk menangguhkan siaran buletin berita CGTN dan CCTV yang bersumber dari luar negeri. Untuk itu, kami melakukan penilaian terhadap layanan ini," demikian pernyataan SBS.
Safeguard Defenders, sebuah organisasi HAM menulis surat pengaduan ke SBS menyusul pencabutan lisensi CGTN oleh regulator media di Inggris. Sebab, stasiun televisi China ini dituduh melakukan pelanggaran ketidakpatuhan yang serius.
Menanggai permasalahan tersebut, Kementrian Luar Negeri China langsung mengecam, "Ini adalah penganiayaan politik klasik. Pihak terkait seharusnya mengesampingkan prasangka ideologis mereka. CGTN menjunjung tinggi prinsip pelaporan yang adil dan akurat. China akan mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah media China."
Baca Juga: Bukan Hanya Satu, Inggris Temukan 16 Varian Baru Covid-19
Surat dari komunirtas HAM ke pihak SBS menyatakan, CCTV telah menyiarkan pengakuan paksa dari sekitar 56 orang pada 2013 dan 2020. "Siaran ini melibatkan ekstraksi, pengemasan, dan penyiaran pengakuan paksa dan palsu dari tahanan, yang ditahan dalam kondisi tekanan dan penyiksaan," tulis laporan itu.
