KALBAR TERKINI - Alasan tiadanya pembelaan dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terhadap rakyat Myanmar, yang terus dibantai oleh rezim junta, ternyata ada maksud tersendiri.
Justice for Myanmar pada Mei 2022 melakukan penyelidikan terhadap ADMM dan kelompok kerja kontra-terorisme.
Hasilnya menyimpulkan, 'bantuan dan dukungan praktis ASEAN untuk militer Myanmar, kemungkinan besar, sama dengan membantu, dan bersekongkol dengan genosida oleh militer, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan'.
ADMM merupakan nama Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) Experts. Justice For Myanmar pun memuji keputusan Australia untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja tersebut, Juli 2022.
Penyelidikan dari lembaga ini sanat miris. Rakyat Myanmar benar-benar tertindas tanpa dibantu negara lain, apalagi ASEAM, bahkan PBB.
Bukan hanya itu, pemimpin junta Myanmar diwakili junta bersama Rusia sudah mengambil alih sebagai Ketua Bersama Kelompok Kerja Kontra-Terorisme sejak awal 2021 untuk masa jabatan tiga tahun.
Baca Juga: Ribuan Tentara Myanmar Bertempur bersama Rakyat Sipil: Jenderal Berdarah Dingin pun Panik
Hal ini terjadi setelah upacara serah terima pada Desember 2020 di Bangkok, Ibukota Thailand, atau dua bulan sebelum junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta kepemimpinan Aung San Suu Kyi (Februari 2021).
Ribuan warga Myanmar yang melakukan perlawanan telah dibunuh oleh rezim tersebut.
Bahkan, perlawanan rakyat itu sudah dikategorikan oleh rezim tersebut sebagai terorisme.
Pada 20-21 Juli 2022 di Moskow, Ibukota Rusia, dijadwalkan pertemuan Kelompok Kerja Kontra-Terorisme.
Ini mempertemukan perwakilan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan mitra mereka sebagai bagian dari Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) Experts.
Baca Juga: Pasukan Junta Mulai Loyo Digempur Rakyat, Tentara Myanmar Beringas karena 'Nyabu'
Tak jelas bagaimana kelak sikap ASEAN termasuk Indonesia sebagai negara anggota, serta juga Rusia terhadap keikutsertaan pemimpin Myanmar yang dikenal sebagai negara teror itu.
Sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari koran independen Myanmar, Myanmar Now, Rabu, 22 Juni 2022, Rusia sendiri sudha menyatakan tidka menyukai kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Sementara Australia lewat kementrian pertahanannya dilaporkan sudah resmi menyatakan tidak akan ambil bagian dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Junta Myanmar 'Nangis Darah': Total Energies dan Puma Hentikan Operasional!
Australia telah mengesampingkan partisipasi langsung dan virtual, menurut seorang pejabat dari Departemen Pertahanan Australia.
Ditambahkan, bahwa pertemuan itu akan menjadi pertama kalinya tak diikuti negaranya sejak kelompok tersebut dibentuk pada 2011.
Pejabat pertahanan di negara-negara lain yang dijadwalkan untuk bergabung dalam pertemuan itu, menolak konfirmasi Myanmar Now.
Negara-negara ini termasuk India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan AS, yang dikenal menjalin kemitraan yang harmonis.
Pada Mei 2022, outlet berita Newsroom yang berbasis di Selandia Baru, mengutip seorang pejabat pertahanan dari negara itu, menyatakan mengutuk tindakan junta militer Myanmar dan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.
"Terserah ASEAN untuk memutuskan siapa yang ambil bagian dalam aksi tersebut. “Kami menghormati peran ASEAN sebagai penyelenggara proses ini," tegasnya.
"Tapi, kami tidak dapat secara sepihak membuat keputusan tentang bagaimana anggota lain berpartisipasi dalam forum ini, ”kata pejabat itu.
Sebagai ketua bersama, militer Myanmar dan Rusia menyelenggarakan pelatihan lapangan untuk akhir tahun ini, yang akan melibatkan partisipasi angkatan bersenjata negara-negara ADMM-Plus.
Kelompok ADMM-Plus mencakup 10 negara anggota ASEAN, serta Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.
Keputusan Australia untuk memboikot pertemuan tahun ini, muncul di tengah kekhawatiran tentang bagaimana junta Myanmar menggunakan posisinya sebagai ketua bersama untuk mendorong agendanya selama pertemuan pada 2021.
Melalui permintaan kebebasan informasi yang diajukan ke Departemen Pertahanan Australia oleh kelompok aktivis Justice For Myanmar, pemerintah juga mengungkapkan ketidaksepakatan di dalam kelompok ADMM-Plus atas peran Myanmar.
Seorang pejabat Rusia menyatakan bahwa 'Rusia… keberatan dengan amandemen catatan Juni yang menyerukan Myanmar untuk menghentikan kekerasan.”
Hal ini terungkap dalam email poin pembicaraan untuk pertemuan kelompok kerja yang diadakan di Naypyitaw, Ibukota Myanmar, Desember 2021.
Dalam pertemuan itu, yang dilakukan melalui konferensi video, militer Myanmar memasukkan sesi tentang 'Serangan Teroris yang Mengancam Keamanan Nasional di Myanmar.
Junta menegaskan tentang kelompok-kelompok yang menentang kekuasaannya, termasuk Pemerintahan Persatuan Nasional bayangan, dan sayap bersenjatanya, Rakyat Angkatan Pertahanan.
Mereka semua dinyatakan harus pula dianggap sebagai organisasi teroris.
Menurut kabel Departemen Pertahanan pada pertemuan itu, para peserta Australia 'menyatakan keprihatinan tentang Myanmar yang menggabungkan oposisi terhadap kudeta militer dengan terorism'.
Diserukan pula 'untuk segera mengakhiri kekerasan, di Myanmar, sejalan dengan konsensus lima poin yang dicapai oleh ASEAN pada April 2021.
Justice For Myanmar memuji keputusan Australia untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja bulan depan.
“Kami menyambut baik posisi berprinsip Australia, yang seharusnya mengirimkan pesan yang kuat kepada anggota ADMM-Plus lainnya,” kata juru bicara kelompok itu, Yadanar Maung.
“Junta militer Myanmar adalah organisasi teroris, dan tidak memiliki tempat dalam kelompok kontra-terorisme," tegasnya.
"Kami menyerukan ASEAN untuk segera mencabut co-chairmanship junta, dan mengecualikan perwakilan junta dari semua pertemuan di masa depan," lanjutnya.
Jika ASEAN gagal bertindak, negara-negara ADMM-Plus harus mengikuti jejak Australia dan memboikot,” tambahnya.
Menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, saat ini berada di Kamboja untuk berpartisipasi dalam pertemuan ADMM ke-16, dan pertemuan informal ADMM dengan rekan-rekan dari China dan Jepang.
Pertemuan tersebut digelar di tengah oposisi dan ketidaksepakatan masyarakat sipil di dalam blok tentang bagaimana menanggapi krisis Myanmar.***
Sumer: Myanmar Now