KALBAR TERKINI - Kerajaan Inggris Raya tegang. Sabtu, 8 Mei 2021 malam waktu setempat, atau Minggu, 9 Mei 2021 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Parlemen Skotlandia bakal menggelar referendum terkait kemerdekaan Suku Skotlandia alias Suku Alba untuk memisahkan diri dari Inggris Raya, gabungan empat kerajaan, Inggris, Wales, Irlandia, dan Skotlandia.
Inilah referendum kedua setelah 2014, yang kala itu terjadi kemenagan tipis: 55 persen suara rakyat Skotlandia menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, dan 45 persen suara memilih merdeka, sebagaimana kejayaan Kerajaan Skotlandia pada masa lalu, yang belakangan bergabung ketika mendirikan Kerajaan Inggris Raya bersama tiga kerajaan lain besar lain, 313 tahun.
Bahkan, dua partai besar di Skotlandia, Partai Nasional Skotlandia (SNP) dan Partai Hijau, dipastikan menyatukan suara dalam referendum yang akan digelar di parlemen Skotlandia, Minggu malam WIB.
SNP adalah yang paling keras menyuarakan pemisahan diri dari Kerajaan Inggis raya. Jika Skotlandia merdeka maka ini berarti kekuasaan Kerajaan Inggris Raya, yang didominasi dua suku atau kerajaan besar, Inggris dan Wales, bakal berakhir.
Baca Juga: Kerajaan Zulu Berkecamuk: Para Pangeran Berebut Tahta
Pihak SNP bahkan berjanji untuk menggelar referendum kemerdekaan. Hasilnya dapat menghancurkan Inggris jika Skotlandia merdeka. Penentuan apakah SNP memenangkan suara mayoritas untuk melakukan referendum akan ditentukan esok malam.
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari Reuters, Sabtu malam, SNP menyatakan akan berusaha mengadakan pemungutan suara baru terkait pemisahan diri, jika mayoritas pro kemerdekaan dikembalikan ke parlemen dengan 129 suara. Ini akan memicu bentrokan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang berulangkali menolak pemungutan suara semacam itu.
Hasil awal menunjukkan, SNP di jalur untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenangkan 40 dari 49 kursi yang sudah diumumkan termasuk di tiga wilayah di Skotlandia sebagai medan tempur utama dalam perjuangan terkait perolehan suara.
Belakangan, terjadi eskalasi peningkatan dukungan bagi partai oposisi pro-serikat ini, yang hasil akhirnya akan sangat dekat lewat pengumuman pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu esok malam.
Baca Juga: Iran Dituduh Dalangi Serangan Roket ke Hanggar AS di Irak
Sistem pemilihan - yang mengalokasikan beberapa kursi berdasarkan representasi proporsional yang membantu partai-partai kecil - menilai, SNP bakal gagal memenangkan mayoritas suara, jika dilakukan lewat pemungutan suara secara langsung, sesuatu yang diakui oleh Menteri Pertama Nicola Sturgeon, pemimpin SNP. "Saya tidak pernah menerima itu (mayoritas langsung) begitu saja, dan itu selalu berada (ibarat) di ujung pisau," katanya.
Kemungkinan masih terdapat mayoritas pro-kemerdekaan sekalipun andai SNP gagal karena hadir Partai Hijau, yang juga mendukung pemisahan diri. Tetapi pendukung dari kalangan serikat pekerja berpendapat bahwa tanpa mayoritas SNP, maka tidak ada mandat untuk referendum.
Peta politik di Skotlandia telah menyimpang dari kebijakan Pemerintah Inggris selama beberapa waktu, tetapi suara di Skotlandia sendiri masih terpecah terkait referendum pemisahan Skotlandia setelah 314 tahun menjadi bagian dari Inggris dan Wales.
Akibat Inggris Keluar dari UE
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE), sebuah langkah yang ditentang oleh mayoritas warga Skotlandia, antipati terhadap pemerintah konservatif Johnson, dan persepsi bahwa Pemerintah Inggris tidak menangani secara baik krisis akibat Covid-19, telah mendukung gerakan kemerdekaan Skotlandia.
Jajak pendapat pada 2014, 55 persen suara warga Skotlandia menyatakan tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, dan 45 persen suara memilih merdeka. Atas kemenangan 55 persen itu, Johnson meyatakan bahwa itu adalah suara 'sekali dalam satu generasi'.
Namun dipastikan, jajak pendapat kedua akan menunjukkan bahwa hasil referendum kedua akan terlalu ketat untuk disimpulkan.
Pemerintah Inggris mengharuskan Johnson untuk menyetujui pemungutan suara agar sah, dan Jonhson telah menjelaskan bahwa persetujuan seperti itu tidak akan diberikan. "Saya pikir, referendum dalam konteks saat ini tidak bertanggung jawab dan sembrono," katanya kepada surat kabar Daily Telegraph.
"Hasilnya terlihat seperti yang kami harapkan, bahwa dengan Partai Hijau Skotlandia, akan ada mayoritas pro-kemerdekaan di parlemen Skotlandia, dan kami menganggapnya sebagai mandat yang jelas dari rakyat Skotlandia, untuk mengadakan referendum lagi. Boris Johnson tidak menginginkan referendum karena dia tahu akan kalah," tegas Lorna Slater, pemimpin Partai Hijau Skotlandia kepada BBC.
Jika Sturgeon mengesampingkan pemungutan suara ilegal atau liar, maka kemungkinan besar masalah ini pada akhirnya akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Inggris.
Baca Juga: LND Bentuk Kementrian Pertahanan Myanmar
Raja Skotlandia Warisi Takhta Inggris dan Irlandia
Skotlandia atau Negeri Scot (dalam bahasa Inggris) dan Alba (dalam bahasa Gaelik Skotlandia) adalah negara konstituen dari negara resmi Britania Raya. Mencakup sepertiga bagian utara Pulau Britania, Skotlandia berbatasan dengan Inggris di sebelah selatan, Laut Utara di sebelah timur, Samudera Atlantik di sebelah utara dan barat, serta Selat Utara dan Laut Irlandia di sebelah barat daya.
Selain daratan utama, Skotlandia juga terdiri dari 790 pulau lebih termasuk Kepulauan Utara dan Hebrides.
Edinburgh, ibu kota negara dan kota terbesar kedua, adalah salah satu pusat keuangan terbesar di Eropa. Edinburgh juga pernah menjadi pusat Pencerahan Skotlandia pada abad ke-18, yang mengubah Skotlandia menjadi salah satu kekuatan industri, perdagangan, dan intelektual di Eropa.
Glasgow, kota terbesar di Skotlandia, pernah menjadi salah satu kota industri terkemuka di dunia, dan saat ini berlokasi di pusat konurbasi Glasgow Raya.
Perairan Skotlandia, dilansir dari Wikipedia, terdiri dari sejumlah besar sektor Atlantik Utara dan Laut Utara, serta mengandung cadangan minyak terbesar di Uni Eropa. Karena itu, Aberdeen, kota terbesar ketiga di Skotlandia dijuluki dengan ibu kota minyak Eropa.
Kerajaan Skotlandia menjadi negara berdaulat yang merdeka pada awal Abad Pertengahan, dan masih berdiri hingga tahun 1707. Setelah James VI, Raja Skotlandia mewarisi takhta Inggris dan Irlandia pada 1603, Skotlandia bersatu secara politik dengan Kerajaan Inggris pada 1 Mei 1707, kemudian membentuk Kerajaan Britania Raya.
Penyatuan ini disahkan melalui Undang-undang Penyatuan yang disepakati oleh parlemen kedua negara pada 1707, walaupun memicu perlawanan rakyat Skotlandia sehingga terjadi kerusuhan anti-penyatuan di Edinburgh, Glasgow, dan di kota-kota lain di Skotlandia.
Kerajaan Britania Raya kemudian juga bersatu secara politik dengan Kerajaan Irlandia pada 1 Januari 1806, dan membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia.
Meskipun tergabung dalam satu negara berdaulat, sistem hukum Skotlandia terpisah dari sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales serta Irlandia Utara. Skotlandia memiliki yurisdiksi hukum publik dan hukum privat yang berbeda dengan negara konstituensi Britania lainnya.
Terpisahnya lembaga hukum, pendidikan, dan keagamaan Skotlandia dari negara konstituensi Britania lainnya, turut bersumbangsih terhadap kesinambungan budaya dan identitas nasional Skotlandia sejak penyatuan pada 1707.
Setelah referendum pada 1997, dibentuk badan legislatif devolutif bernama Parlemen Skotlandia pada 1999. Parlemen ini memiliki kewenangan yang luas untuk menangani urusan-urusan di dalam negeri Skotlandia, yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya.
Pada Mei 2011, Partai Nasional Skotlandia menang mutlak di parlemen, dan berencana untuk melaksanakan referendum kemerdekaan pada 18 September 2014. Hasil referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Skotlandia menolak merdeka dari Britania Raya.
Skotlandia adalah negara anggota Dewan Britania–Irlandia, Majelis Parlementer Britania–Irlandia, dan juga ikut serta dalam perjanjian Kawasan Perjalanan Umum. Skotlandia juga terwakili di UE, dan memiliki enam anggota Parlemen Eropa.
Sejarah Kedatangan Manusia Pertama di Skotlandia
Wilayah modern yang saat ini menjadi Skotlandia telah mengalami glasiasi secara berulang, memusnahkan seluruh jejak kehidupan yang mungkin telah ada sebelum periode Mesolitikum.
Kelompok pertama manusia pemburu dan pengumpul makanan diyakini telah tiba di Skotlandia kira-kira 12.800 tahun yang lalu, setelah surutnya lapisan es pada masa glasiasi akhir.
Kelompok pemukim pertama kali mulai membangun rumah permanen di daratan Skotlandia, sekitar 9.500 tahun yang lalu, kemudian mulai membentuk desa-desa 3.500 tahun kemudian. Desa yang kondisinya cukup terawat, salah satunya terdapat di Skara Brae, Orkney, yang berasal dari periode ini.
Hunian Neolitik, permakaman, dan situs ritual dengan kondisi terawat baik, juga terdapat di Pulau Utara dan Pulau Barat, meskipun kurangnya pepohonan menyebabkan sebagian besar struktur berubah menjadi bebatuan.
Makam kuno dan harta karun berusia empat ribu tahun yang ditemukan di Forteviot, di dekat Perth, ibu kota Kerajaan Pict pada abad ke-8 dan ke-9, merupakan penemuan prasejarah yang tak tertandingi di Britania Raya.
Makam ini berisi jasad penguasa Skotlandia pada masa Zaman Perunggu awal, yang ditimbun dengan batu kuarsa putih dan kerikil. Penemuan ini juga membuktikan bahwa untuk pertama kalinya, manusia meletakkan bunga di makam mereka pada Zaman Perunggu awal.
Skotlandia diperkirakan turut serta dalam aktivitas perdagangan pada Zaman Perunggu akhir, yang dikenal dengan Zaman Perunggu Atlantik. Perdagangan ini juga melibatkan bangsa Keltik lainnya, serta berlangsung di wilayah-wilayah yang saat ini membentuk Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugal.
Kerajaan Pictish mulai terbentuk pada awal abad ke-8, dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Aleksander I. Namun, pada abad ke-10, kerajaan mulai didominasi oleh suatu budaya, yang kemudian dikenal dengan budaya Gaelik, dan secara tradisional diyakini bahwa Irlandia telah menaklukkan nenek moyang penerus dinasti Pictish, Cinaed mac Ailpín (Kenneth MacAlpin).
Berawal dari basis di wilayah timur Skotlandia, tepatnya di sebelah utara Sungai Forth dan di sebelah selatan Sungai Oykel, Kerajaan Pictish perlahan juga mulai memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Britania bagian tengah dan selatan.
Pada abad ke-12, kerajaan Pictish berhasil menguasai wilayah Inggris di sebelah tenggara, serta wilayah Gaelik di Galloway dan Norse di Caithness.
Pada abad ke-13, kerajaan menguasai wilayah-wilayah yang saat ini membentuk Skotlandia. Pada masa ini juga terjadi proses perubahan budaya dan ekonomi yang dimulai pada abad ke-12.***
Sumber: Reuters, BBC, Daily Telegraph, Wikipedia