Tingkatkan Hubungan dengan Iran, Pemerintahan PM Pakistan Terancam Kudeta dari Luar Negeri

20 Februari 2021, 19:24 WIB
WAWANCARA - Kepala Komite Urusan Luar Negeri Majelis Nasional Pakistan, Malik Muhammad Ehsan Ullah Tiwana saat diwawancarai secara ekslusif oleh kantor berita IRNA di Islamabad, Ibu Kota Pakistan, dilansir pada Sabtu, 20 Februari 2021./IRNA/ /KALBAR TERKINI/OKTAVIANUS CORNELIS

ISLAMABAD, KALBAR TERKINI - Tekat Pakistan untuk semakin meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Republik Islam Iran telah dibayangi tekanan terkait hibah keuangan dari sejumlah negara.

Bukan hanya itu. Tekanan itu disertai pula dengan ancaman untuk menggulingkan Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Imran Khan bersama semua pejabat yang mendukung upaya peningkatan persahabatan antarkedua negara.

Hal ini diungkapkan Kepala Komite Urusan Luar Negeri Majelis Nasional Pakistan, Malik Muhammad Ehsan Ullah Tiwana dalam wawancara ekslusif dengan kantor berita  IRNA di Islamabad, Ibu Kota Pakistan, yang dilansir pada Sabtu, 20 Februari 2021.

Namun, menurut Malik, pihaknya tidak gentar apalagi membatalkan rencana tersebut. Apalagi semua itu sudah dipertimbangkan pihaknya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya. "Metode-metode  (ancaman terkait hibah dan kudeta) ini tidak akan berhasil," tegasnya sebagaimana dilansir Kalbarterkini.com dari IRNA.

Baca Juga: Kunjungan Paus Francis ke Irak, Jembatani Kristen-Islam di Dunia Arab

Kaitannya itu,  Malik menegaskan, pihaknya terilhami untuk mewacanakan pembentukan blok regional baru yang kuat dengan Iran, China, Rusia, Malaysia, dan Turki.  “Pemerintah Perdana Menteri Imran Khan sangat berkomitmen untuk mengembangkan hubungan dengan tetangganya, terutama dengan Iran, sebuah kebijakan yang juga didukung oleh kepemimpinan militer,” katanya.

Dukungan Parlemen Kedua Negara

Lebih lanjut ditambahkan, peran parlemen sangat penting dalam membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengembangkan hubungan dengan negara tetangga. Parlemen Pakistan diklaimnya adalah pendukung kuat penguatan hubungan dengan negara sahabat dan persaudaraan dengan Iran.  

Hubungan yang semakin meningkat antarkedua negara juga dinilainya akan semakin mengefektifkan persahabatan antarparlemen Iran-Pakistan.

Hanya saja, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pertukaran delegasi parlemen kedua negara. "Kami bertekad melanjutkan rencana ini dalam waktu dekat. Memperkuat hubungan dengan Iran, adalah satu-satunya solusi yang dapat diterima bagi kami," tegas Malik.

"Hubungan Pakistan dengan Iran selama pemerintahan Imran Khan telah membuat banyak kemajuan yang signifikan. Kedua negara memiliki posisi yang sama dalam banyak masalah regional dan internasional. Kami memiliki pandangan yang sama pula tentang masalah Kashmir dan Palestina,” lanjut Malik. 

Baca Juga: Muslim Kashmir Diklaim Rutin Dibunuh Tentara, Pertemuan Diplomat Asing Dicap 'Drama India'

Anggota Parlemen Pakistan ini menegaskan, Pakistan selalu mendukung posisi Iran di forum regional dan internasional dan berusaha menyelesaikan kesalahpahaman di beberapa negara dengan Teheran. Rangkaian kunjungan PM Imran ke Teheran kemudian Riyadh misalnya, untuk mediasi.  

Mengenai pengaktifan perbatasan resmi kedua negara, menurut Malik,  memfasilitasi perdagangan dengan Iran merupakan agenda pemerintah Islamabad. Sebab sanksi sepihak AS telah menjadi hambatan serius untuk perdagangan, pertukaran keuangan atau kerja sama perbankan antara Iran dan Pakistan. 

Diakuinya, neraca perdagangan antara Pakistan dan Iran memang belum memuaskan. Walaupun begitu, kedua belah pihak dapat mengambil langkah-langkah efektif terkait peningkatan volume perdagangan tersebut. Proyek Koridor Ekonomi Bersama Pakistan-China (CPAC) misalnya, adalah peluang bagi Iran dan Pakistan untuk saling mengeksploitasi pasar satu sama lain. 

Malik menekankan, parlemen Pakistan mendukung peningkatan pertukaran delegasi parlemen, dan hubungan masyarakat dengan Iran, karena ini akan membantu mengembangkan perdagangan dan hubungan ekonomi kedua negara. "Kami bertekad melegalkan perdagangan dengan Iran, terutama di wilayah perbatasan," ujarnya.  

Harapan untuk Biden

Malik menambahkan, Pakistan melihat bahwa selama Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terjadi sedikit penurunan ketegangan antara Teheran dan Washington ketika kesepakatan nuklir ditandatangani.

Hanya saja, lanjut Malik, kondisi tersebut tidak berlanjut, karena Trump melakukan langkah yang agresif terhadap Iran. Tapi di era pemerintahan yang baru di AS, Presiden Joe Biden diharapkan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan presiden sebelumnya.

Baca Juga: Dekatkan Hubungan Militer AS-Indonesia, Andika Suguhi Kasad AS Lumpia hingga Es Cincau

Namun yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah pencabutan segera sanksi AS terhadap Iran karena rakyat di negara itu sudah sangat menderita. Hebatnya, yang membuat Malik salut, Iran tidak pernah menyerah pada paksaan atau tekanan eksternal.

 “Untuk alasan ini, hari ini, kami melihat dukungan dari banyak negara di dunia terhadap posisi Teheran, dan Iran telah berkomitmen untuk memenuhi janjinya,” kata Malik. 

Malik mengaku tidak bisa melupakan petualangan Trump dan tindakan tegangnya terhadap Iran. Tapi sekarang ini, pengganti Trump yakni Biden, diyakininya dapat memulihkan kredibilitas AS yang hilang.

Caranya, mengadopsi pendekatan multilateral, diplomasi, dan mencabut sanksi sepihak. “Di sisi lain, berurusan dengan Teheran adalah kepentingan Washington, dan ini membutuhkan kebijaksanaan dari Pemerintah AS,” ujar Malik.  

Menurut Malik, Iran dan Pakistan adalah dua negara yang berpengaruh di kawasan dan dunia Islam sehingga keduanya dapat menjalin kerja sama yang lebih baik.

"Selain untuk memajukan persatuan Islam dan menghadapi musuh bersama, kedua negara harus meningkatkan komunikasi antarkomunitas satu sama lain, berinteraksi dengan generasi muda, serta kerja sama antaralembaga pendidikan Iran dan Pakistan," tegasnya.*** 

 

Sumber: IRNA

 

Editor: Oktavianus Cornelis

Tags

Terkini

Terpopuler