SRINAGAR, KALBAR TERKINI - Pertemuan diplomat asing atas prakarsa Pemerintah India di Negara Bagian Kashmir diklaim sebagai kamuflase untuk menutupi semua fakta pelanggaran hak azasi manusia (HAM) oleh India yang terjadi selama ini.
"Pemerintah India berusaha menutupi situasi sebenarnya," demikian pernyataan bersama Liga Muslim Jammu-Kashmir (LMJK) dan Gerakan Rakyat Jammu- Kashmir (GRJK), sebagaimana dilansir Kalbarterkini.com dari laman Kashmir Media Service (KMS), Jumat, 19 Februari 2021.
Sementara menurut Reuters, Sabtu, 20 Februari 2021, Pemerintah India mengkritik pernyataan dua pelapor khusus PBB tentang perubahan konstitusi di Kashmir. Undang-undang India yang diberlakukan parlemen negara tersebut di Kashmir, dianggap akan menghalangi kebebasan beragama dan memperburuk masalah minoritas di India.
Baca Juga: Ganti Konstitusi Kashmir, India Dipermalukan PBB di Pertemuan Diplomat Asing
Kashmir didominasi umat Muslim termasuk etnis minoritas Jammu. Pemerintah India sendiri menyatakan, pemberlakuan UU tersebut bertujuan untuk menjadikan rakyat Kashmir sama di mata hukum sebagaimana rakyat India. Dengan demikian, akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.
LMJK: Dunia hanya Diam
Menurut Pjs LMJK Abdul Ahad Parra dalam pernyataan persnya di Kota Srinagar Ibu Kota Kashmir, kunjungan delegasi asing (diplomat) ke Kashmir, persis seperti 'drama India'. Sebab terbukti, kunjungan para diplomat asing tersebut disambut pemogokan massal oleh warga di Kashmir.
Abdul menegaskan, aksi yang baru kali pertama terjadi ini menggambarkan tentang betapa suramnya situasi di Kashmir. Masyarakat diklaimnya selalu tertindas dan mengalami masa yang terparah sepanjang sejarah.
"Di mana organisasi politik dan masyarakat tidak boleh melakukan protes secara damai. Kunjungan delegasi tersebut akan bermanfaat, seandainya kami dapat dengan bebas bertemu mereka," ujarnya.
Abdul mengimbau Sekretaris Jenderal PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional untuk memperhatikan 'drama India tersebut'. "Kami berharap, delegasi dapat melaporkan situasi sebenarnya di sini secara obyektif, dan mengungkap wajah nyata terorisme India kepada dunia," tambahnya.
Pemimpin LMKJ ini menegaskan, seluruh dunia tahu bahwa rakyat Kashmir menuntut hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui pemungutan suara di bawah resolusi PBB. Upaya merdeka ini diklaim telah mempertaruhkan jiwa dan uang yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Sementara itu, Ketua GRJK, Mir Shahid Saleem dalam sebuah pernyataannya di Jammu, menegaskan bahwa kunjungan para diplomat asing hanya penutup mata untuk menyesatkan pendapat dunia tentang Kashmir.
"Seluruh dunia tahu kenyataan pahit tentang Kashmir, dan India tidak akan pernah berhasil menipu dunia di Kashmir," tegasnya.
Ditambahkan, masalah Kashmir diakui secara internasional sehingga seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog tripartit antara India, Pakistan, dan para pemimpin asli Kashmir sendiri, sejalan dengan resolusi PBB.
Ditambahkan, penutupan total banyak kawasan di Kashmir lewat aksi demo masyarakat selama kunjungan delegasi asing, bisa membuka mata India dan seluruh dunia tentang kerinduan Kashmir untuk merdeka.
Senada itu, Ketua Gerakan Keselamatan Jammu dan Kashmir, Altaf Ahmed Butt mengecam kunjungan tersebut. Para delegasi asing dianggapnya hanya berinteraksi dengan anggota Dewan Pembangunan Distrik (DDC) yang baru saja dilantik, dan beberapa anggota LSM tertentu.
“Para anggota delegasi tidak bertemu dengan para pemimpin yang menentang, atau mencoba sendiri untuk mengamati situasi. Ratusan pemimpin Hurriyat dan aktivis telah mendekam di penjara dan pusat penyiksaan, namun, anggota (diplomat asing) ini lebih suka mengunjungi rumah gubernur, pimpinan militer, dan menikmati kunjungan ke resor wisata di Gulmarg," kecamnya.
Baca Juga: Unjuk Rasa Menggila di Spanyol, Massa Bakar Toko dan Bank
Tiga Warga Tewas
Masih dilansir KMS, pasukan India melancarkan operasi penjagaan dan pencarian (CASO) di distrik Shopian, Kashmir selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Pasukan dilaporkan mengepung Desa Chitragam di distrik itu dan memulai pencarian dari pintu ke pintu.
Seorang penduduk mengatakan kepada media bahwa saat mereka bangun, mereka melihat seluruh area dipenuhi oleh personel pasukan India. “Sekelompok rumah di kampung Malik Pora sedang digeledah,” ujarnya.
Tentara dilaporkan menembak mati tiga pemuda dalam operasi penjagaan dan pencarian di kawasan Badigam, distrik yang sama, Jumat, 19 Februari 2021. Seorang petugas penyapu terluka pada Sabtu ini setelah terjadi ledakan saat dia membersihkan sekolah swasta di daerah Handwara, Distrik Kupwara, Kashmir utara.
Pejabat mengatakan, korban diidentifikasi sebagai Reyaz Ahmad Ahanger, sedang membersihkan Sekolah Hillwill ketika terjadi ledakan. Korban dipindahkan ke rumah sakit dan kondisinya dinyatakan stabil.
Baca Juga: Kontak Tembak Dengan TNI-Polri, Satu Anggota KKB Papua Tewas
Masih pada Sabtu ini, polisi India juga dilaporkan menangkap enam pemuda Kashmir dari berbagai wilayah. Abid Waza dan Shabbir Ahmed Gujjar ditangkap selama operasi penjagaan dan pencarian di dekat Jembatan Papachan di Bandipora. Pemuda itu diklaim oleh polisi sebagai anggota dari sebuah organisasi mujahid.
Polisi menahan dua pemuda lainnya, Suhail Ahmed Mir dan Owais Manzoor Sofi dari distrik Islamabad. Polisi juga menangkap Mudasir Ahmed di daerah Baghat Barzulla Srinagar dan Vilayat Aziz Mir dari Pulwama.
Sehari sebelumnya. digelar Konferensi Hurriyat Semua Pihak (APHC) di kashmir. Konferensi ini sepakat menyatakan sangat prihatin atas pembunuhan yang terus terjadi di kalangan anak muda Kashmir yang tidak bersalah oleh pasukan India.
Sekretaris Jenderal APHC, Molvi Bashir Ahmad menyesalkan bahwa orang-orang Kashmir dibunuh secara brutal karena menuntut hak kesulungan untuk menentukan nasib sendiri, tetapi seluruh dunia hanya menjadi penonton yang diam.
Ditegaskan, pasukan India tadi malam di kawasan Shopian menghina wanita, melecehkan orang tua dan anak-anak, mengusir orang-orang dari rumah mereka, dan membunuh tiga pemuda Kashmir yang tidak bersalah selama operasi pengepungan dan pencarian.
Molvi menyatakan, saat ini tidak ada yang namanya hukum di wilayah tersebut, dan pasukan India memiliki kebebasan penuh untuk membantai Kashmir manapun memenjarakan mereka seumur hidup.
"Pembunuhan warga Kashmir yang tidak bersalah oleh pasukan India telah menjadi rutinitas sehari-hari di sini," keluhnya.***
Sumber: Kashmir Media Service