Network
KALBAR TERKINI - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan biaya paket haji pada 2023 lebih murah dari tahun sebelumnya.
Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah untuk Layanan Haji dan Umrah, Amr bin Reda Al Maddah, mengatakan paket haji tahun ini 30 persen lebih murah dibandingkan tahun 2022.
Untuk jemaah domestik turun dari 5.666 riyal atau sekitar Rp22 juta, menjadi 3.900 riyal atau sekitar Rp15 juta paket termurah, atau turun 30 persen
Sementara itu, paket haji bagi jemaah internasional juga disebut turun.
Namun, soal penurunan harga paket masih menjadi pembahasan Saudi dan pemerintah negara yang bersangkutan.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya yang dibebankan ke jemaah haji 2023 Rp69 juta per calon jemaah.
Angka tersebut kurang lebih 2 kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah naik menjadi Rp69 juta.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan.
Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
"Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip isthitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," jelas Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis 19 Januari 2023 yang lalu.
Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar 1.000 real atau setara Rp4.080.000.
Angka ini menurun 500 real dari tahun lalu.
"Dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi.
Tapi pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost," tambahnya.
Usulan pemerintah terseut menuai kritik dari berbagai pihak, dii antaranya YLKI dan DPR.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai banyaknya kuota haji yang didapatkan Indonesia tidak berguna jika pemerintah mematok harga ibadah haji lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
"Jangan menggunakan aji mumpung, mentang-mentang 3 tahun terakhir tak ada haji dan umroh.
Seakan-akan sesukanya sendiri dalam menaikkan biaya operasional haji atau umroh kepada masyarakat," ujar Tulus.
"Tidak etis dan tidak syar'i aktivitas ibadahnya.
Apalagi haji itu ibadah wajib, kok, malah dikomersialisasikan?
Itu tindakan yang tidak agamis dan Islami," tambahnya.
Hal senada juga datang dari Fraksi PKS di Komisi VIII DPR yang menyatakan penolakan terhadap usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 yang dibebankan kepada jemaah menjadi Rp69 juta.
PKS menilai usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu jelas menyulitkan rakyat.
"Tentunya masyarakat atau rakyat tingkat bawah sangat kesulitan.
Mereka pasti akan berbondong-bondong tetap saja akan berangkat tapi dengan menggerutu imbas tahun ini terjadi kenaikan yang sangat memberatkan.
Itulah saya kira pertimbangan masyarakat," jelas Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf di kantor DPP PKS, Jumat 20 Januari 2023.
Ia mengklaim PKS tidak akan membiarkan adanya cara-cara yang tidak fair dan tak profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji atau pembiayaan haji. PKS juga berjanji agar biaya haji bagi jemaah bisa lebih ringan dan terjangkau.***
