Network
3) Pemerintah harus melindungi bangsa dan rakyatnya dari perusakan moral” ujar di dalam akunnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Catat, Harga Batubara Acuan (HBA) Mei 2022 Alami Penurunan,Simak Ulasan Berikut ini
Demokrasi tidak dapat dianggap sesuatu yang bebas sebebasnya, namun ada batasan hukum, etika dan moral serta agama.
Tapi nyatanya demokrasi tidak sesuai juga dengan gaungnya.
Kritikan juga datang dari ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan yang disampaikan melalui akun Instagaramnya.
Chandra mengatakan, jika memang negara ini adalah demokrasi, semestinya juga para aktivis dakwah FPI dan HTI tidak boleh dipersoalkan secara hukum, dengan menggunakan pasal apapun.
Karena yang disampaikan para aktivis dakwah adalah ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan demokrasi.
"Bahwa jika betul negara ini demokrasi, semestinya FPI dan HTI dibiarkan saja menyampaikan atau mendakwahkan seluruh ajaran Islam seperti syariah, jilbab, jihad, khilafah dan lain-lain," kata Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, dalam keterangannya, Sabtu, 14 Mei 2022 lalu.
Jika diskusi LGBT saja dibiarkan, maka sudah semestinya FPI dan HTI juga dibiarkan dan diberikan ruang, serta tidak distigmatisasi, atau dituduh teroris.
"Tetapi nyata organisasi dakwah HTI yang damai, intelektual, elegan dicabut BHP-nya. Sedangkan FPI dibubarkan," terang Chandra.
