Network
daya tampung sungai itu hanya mencari-car alasan, saya sudah tahu kalau itu mah," ujarnya dengan logat sunda yang kental.
Dedi menyebut, banjir besar selama sebulan lebih tersebut lebih disebabkan deforestasi yang tidak terkendali yang dipergunakan untuk perkebunan dan kebutuhan lainnya.
"Itu lebih karena tidak terkendalinya pengurangan wilayah resapan untuk perkebunan dan lainnya. Kasihan masyarakat lokal di sana pak, dari ekonomi tidak dapat hanya dapat dampaknya," tambah Dedi.
Bahkan, dengan lugas Dedi menyebut ulah tersebut dilakukan orang-orang dari luar Kalimantan Barat sendiri.
"Mereka yang investasi enak, sabtu minggu bisa pulang ke Jakarta santai. Masyarakat di sana yang kasihan," katanya.
Ia berharap, ke depan kementerian terkait lebih jujur dengan kondisi yang ada kemudian mempersiapkan langkah antisipasi sebaik mungkin.
"Jangan sampai ilmu eksakta dikalahkan dengan kepentingan sosial politik. Kalau itu yang terjadi maka tidak perlu ada kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.
Dedi Menegaskan, rekomendasi KLH terkait lahan seharunya bersifat multak dipatuhi seluruh kementerian terkait.
