Network
Memenuhi kebutuhan akses kaum disabilitas, bukan hanya sebagai tugas pemerintah tapi juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama masyarakat. "KKR berjuang untuk keperluan inklusi sebagai bentuk tanggung jawab agar mereka mendapatkan akses yang sama di masyarakat. Karena teman-teman ini juga memiliki kecerdasan, kemampuan dan hak yang sama dengan kita," tambah Muda Mahendrawan.
Misalnya saja, dikatakannya dalam kesempatan mendapatkan pendidikan pihaknya beharap di sekolah-sekolah di KKR akan menyediakan satu kelas khusus untuk para kaum tuli maupun disabilitas. Juga dalam pemenuhan kesempatan kerja dan berusaha, pemkab KKR terus berupaya memberikan hal tersebut pada kaum disabilitas mendapatkan pekerjaan, baik dipemerintahan maupun sektor lainnya, sesuai kemampuan yang dimiliki.
"Kita berharap tahun 2023 akan ada sekolah-sekolah yang menyediakan kelas inklusi. Jika kebutuhan ini terpenuhi, makan akan meningkatkan IPM juga kan. Kita berpikir ini sudah menjadi kebutuhan, jangan ada pembiaran. Makanya kita menggandeng komunitas, dinas, organisasi, dan media untuk bersama mewujudkan aksi nyata ini," terangnya.
"Ini juga sebagai bentuk pengamalan sila kedua dan kelima dalam Pancasila, kan?" katanya.
Baca Juga: Carabao Cup 2021: Catat Skor 2-0, Leicester Perkasa di Kandang Millwall
Sementara itu, Ketua West Borneo Deaf Community (WBDC) Kalimantan Barat, Figo mengatakanharapan akan pemenuhan kebutahan dasar seperti akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan lainnya dapat segera teralisasi.
"Semoga akses pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja bagi kami, dapat lebih banyak lagi," katanya dalam bahasa isyarat.
Ia juga mengharapkan agar kaum tunarunga (tuli) milenial tidak malu bergaul dan produktif dalam masyarakat.
"KIta juga berharap teman-teman yang seumuran saya, maupun anak-anak muda yang tuli dapat berkarya, produktif dan percaya diri di masyarakat. Karena kita bisa untuk tampil dan bergaul," tambahnya.
