Network
Ketua FKUB Kota Pontianak, Abdul Syukur, mengungkapkan, saat ini di Kalimantan Barat tidak ada konflik. Kondisi ini harus dijaga agar percikan yang bisa berujung konfik bisa dicegah. Pendekatan dengan berbagai diskusi dan kegiatan bersama lintas komunitas harus terus dilakukan dan dirawat.
Dalam kegiatan itu, banyak ide dan gagasan terkait resolusi konflik. Para peserta SPK menuangkan masukan hingga solusi menghadapi konflik. Terpenting ide terbaik adalah bagaimana mencegah konflik bisa terjadi dan berulang.
Rizal Almuthar, dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, mengatakan, keragaman merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Keberagaman dibaratkan sebuah pelangi, penuh warga dan corak ragam yang saling melengkapi. Begitu juga dengan keragaman.
“Ini menjadi model yang harus diterima dan dirawat. Hal tersebut menjadi nilai positif untuk menciptakan iklim aman dan aman,” katanya.
Baca Juga: Targetkan Anak Pahami Keberagaman, 75 Orang Ikut Pelatihan Guru Online Kebhinekaan
Saiman dari Walubi, menuturkan, saat terjadi konflik pastinya tidak diinginkan semua orang. Ada orang yang berusaha menyelesaikan konflik di Kalbar. Namun, faktanya penyelesaian kasus belum terselesaikan dengan tuntas.
Herkulanus perwakilan komunitas Dayak merasa semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menjaga kemajemukan. Hal ini, katanya sudah menjadi bagian dari bangsa ini. Pilar bangsa, Bhineka Tunggal Ika paling penting untuk dijaga, diresapi dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ***
