Network
KALBAR TERKINI - Moskow akan memperlakukan setiap potensi serangan ke Donbass, Kherson dan Zaporozhye setelah referendum, sebagai serangan ke Rusia.
Usai pemungutan suara di dua republik Donbass serta dua wilayah Ukraina itu pada 23 dan 27 September 2022, semua wilayah ini dinyatakan resmi bergabung dengan Rusia.
Dengan demikian, tegas juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, wilayah-wilayah itu menjadi bagian dari Tanah Rusia.
Baca Juga: Ngeri, AS vs China Siap Perang: Gegara Paman Sam Langgar Komunike Satu China!
Peskov menegaskan, konstitusi negara Rusia akan mulai berlaku di wilayah-wilayah ini segera setelah bergabung.
Sementara itu, pernyataan sangat keras dikemukakan oleh mantan Presiden Rusia dan Wakil Kepala Dewan Keamanan Negara, Dmitry Medvedev.
Medvedev memperingatkan, Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan 'semua cara yang tersedia' untuk mempertahankan wilayahnya.
“Sebuah perambahan di wilayah Rusia adalah kejahatan,” kata Medvedev, awal pekan ini.
Baca Juga: Ukraina, Neraka Tentara Bayaran Asing: Ribuan Tewas Dibantai Pasukan Rusia
Medvedev juga menyatakan, bergabungnya Donbass dengan Rusia akan membuat 'transformasi geopolitik [dari] dunia yang tidak dapat diubah'.
AS, serta sekutunya di Eropa dan di tempat lain – termasuk Jerman – menyatakan tidak akan mengakui hasil referendum tersebut.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mencap jajak pendapat itu sebagai 'referendum palsu' di Twitter.
Washington juga baru-baru ini menjanjikan lebih banyak bantuan ke Kiev untuk 'memperkuat' Ukraina.
Perkembangan ini terjadi ketika Rusia telah mengumumkan mobilisasi parsial.
Pada Rabu lalu, Menteri Pertahanan Sergey Shoigu menyatakan bahwa mobilisasi akan melibatkan panggilan untuk mempersenjatai sekitar 300.000 tentara cadangan.
Jumlah ini adalah lebih dari satu persen dari potensi mobilisasi penuh Rusia.
Menteri menjelaskan, pasukan tambahan diperlukan.
Pauskan ini untuk mengendalikan jalur kontak sepanjang 1.000 kilometer dengan pasukan Ukraina dan daerah yang dikuasai Rusia.
Pada Februari 2022, Rusia mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka.
Rusia juga menuntut Ukraina untuk secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral.
Artinya, Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, 2022, antara lain karena kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk.
Perjanjian ini dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis ini, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata.
Tujuannya, mengulur waktu, dan 'menciptakan angkatan bersenjata yang kuat'.
Tapi, Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.***
Sumber: Russia Today
