Network
Sumber menambahkan kepada Kyodo News bahwa kebijakan baru, yang juga dianggap sebagai masalah sensitif politik di Jepang.
Kebijakan itu adaah untuk memutuskan 'apakah Jepang dapat memperoleh kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh dalam serangan balasan'.
"Saat ini, Jepang memiliki kebijakan yang berorientasi pada pertahanan secara eksklusif di bawah konstitusi penolakan perang," katanya.
Bulan lalu, tepatnya pada Jumat, 24 Juni 2022, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menjamu Komandan Armada Pasifik AS, Laksamana Sam Paparo di Tokyo.
Kishi dalam pertemuan tersebut memuji 'hubungan kerja sama yang erat' di tengah lingkungan keamanan yang semakin 'parah' di wilayah tersebut.
Menurutnya, kehadiran Angkatan Laut AS sangat diperlukan untuk mempertahankan, dan memperkuat Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Sementara Paparo menanggapuinya dengan menyatakan bahwa aliansi AS-Jepang adalah landasan keamanan di Pasifik.
Mengingat parahnya lingkungan keamanan, Kishi menegaskan bahwa sangat diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait kerja sama antara Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan Angkatan Laut AS.
Sementara menurut Paparo, koordinasi dan integrasi yang ketat dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan pasukannya 'telah berjalan, dan melampaui operasi musuh potensial bersama'.
Setelah satu dekade peningkatan belanja militer yang stabil, Jepang telah berjanji untuk lebih meningkatkan kesiapan militernya selama lima tahun ke depan.
