Network
KALBAR TERKINI - Presiden Volodymyr Zelensky kembali menunjukkan sikap plinplan lewat pernyataan bahwa Ukraina mampu berperang melawan Rusia, sekalipun hingga 10 tahun.
Ini karena Ukraina tak sudi menyerahkan wilayah Donbass di Ukraina Timur, sebagaimana tuntutan Kremlin.
Sebaliknya, Zelensky menyatakan, Ukraina selalu siap untuk menempuh upaya damai lewat jalur diplomatik.
Baca Juga: HARAM! Jepang Cekal Vodka, para Pemabuk Patah Hati Akibat Perang Ukraina dengan Rusia
Namun Ukraina tidak siap menyerahkan Ukraina Timur yang didominasi warga keturunan Rusia.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Russia Today, Minggu, 17 April 2021, hal ini dinyatakan oleh Zelensky dalam sebuah wawancara dengan CNN.
Menurut Zelensky, pertempuran untuk Donbass sangat penting, karena sejumlah alasan, dan itu dapat mempengaruhi 'jalannya seluruh perang'.
Baca Juga: Neo Nazi Ukraina Diduga Dalangi Pembantaian Bucha: Zelenskyy yang Yahudi Tega Tutup Mata?
Ditekankan, bagaimanapun, bahwa solusi diplomatik untuk konflik lebih baik.
“Kami tidak dapat menyerahkan wilayah kami, tetapi kami harus menemukan semacam dialog dengan Rusia,” kata Zelensky.
Zelensky menambahkan, pembicaraan tidak akan dilakukan 'atas dasar ultimatum Rusia'.
Dialog dinilainya diperlukan untuk mencegah lebih banyak kematian, meskipun dia mengklaim negaranya 'dapat melawan Federasi Rusia selama 10 tahun'.
Zelensky menyatakan, pasukan Ukraina di Donbass adalah beberapa dari militer terbaik yang dimiliki negaranya.
“Ini adalah pengelompokan besar. Dan Rusia ingin mengepung, dan menghancurkan mereka,” klaim Zelensky.
Zelensky mengaku sudah berbicara tentang '44.000 prajurit profesional yang selamat dari perang besar sejak awal 2014'.
Baca Juga: Yahudi Ukraina Diintai Neo Nazi, Zelenskyy mulai Goyah Ditekan Rusia: Mengalah demi Rakyat?
“Inilah mengapa sangat penting bagi kami untuk melestarikan bagian dari tentara kami," ujarnya.
Ditanya oleh presenter CNN apakah Ukraina akan menang dalam konflik tersebut, Zelensky menjawab: "Ya, tentu saja, dan akan."
Rusia menyerang negara tetangga itu pada 24 Februari 2022, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan Perjanjian Minsk.
Perjanjian tersebut pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhir Moskow atas Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis ini, dirancang untuk memberikan status khusus ke wilayah-wilayah yang memisahkan diri Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut Ukraina untuk secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral, yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan, serangan Rusia benar-benar tidak beralasan, dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.***
