Network
KALBAR TERKINI - Kremlin Sidangkan Para Mantan Panglima Militer Ukraina, Didakwa Bunuh Perempuan dan Anak Keturunan Rusia.
Tindak lanjut dari pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada pemimpin Jerman Olaf Scholz bahwa warga keturunan Rusia di Ukraina Timur terancam digenosida semakin keras.
Orang-orang blasteran Rusia ini sudah ratusan tahun menghuni Ukraina Timur sejak era Tsar Rusia.
Putin menyatakan, Ukraina adalah tanah bersejarah Rusia, dan Ukraina mendapat warisan wilayah itu secara tak adil dari pemimpin Komunis Uni Soviet.
Pasca menyatakan klaim itu dalam pertemuan dengan Kanselir Scholz di Moskow, Ibukota Rusia, Selasa, 15 Februari 2022, Putin mengerahkan serdadunya ke wilayah itu, demi menyelamatkan nyawa warga keturunan Rusia.
Komite Investigasi Federasi Rusia (IC), dilansir Kalbar-Terkini.com dari koran Pemerintah Ukraina, Ukrinform, Kamis, 24 Februari 2022, mulai menyiapkan persidangan atas lebih dari 400 kasus kriminal.
Baca Juga: Amerika Injak Masalah Keamanan Rusia, China Nilai Wajar Vladimir Putin Murka
Sidang ini menargetkan para tedakwa dari kalangan pejabat Ukraina, prajurit militer, dan pejuang sukarelawan yang membela Ukraina dari pendudukan Rusia.
Para detektif Rusia dilaporkan mencap orang-orang yang menjadi sasaran dalam kasus-kasus yang dibuat-buat. Mereka dituding sebagai 'penjahat perang yang korbannya adalah warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak'.
IC menuduh pihak Ukraina 'menggunakan cara dan metode yang dilarang untuk berperang'.
Baca Juga: Ukraina Dipaksa Masuk ke Orbit Rusia, Putin Dituding Gagal Paham Sejarah
Juga diklaim, Pemerintah Ukraina telah melakukan kejahatan yang dilakukan oleh 85 prajurit dan lembaga penegak hukum lainnya.
Tuduhan ini sudah termasuk kepada mantan komandan Angkatan Laut Ukraina Ihor Voronchenko, mantan komandan Angkatan Udara Serhiy Drozdov, dan mantan komandan Pasukan Lintas Udara Mykhailo Zabrodsky.
Masih dilaporkan Ukrinform, penyelidik Rusia juga berencana 'mengadili' mantan Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov.
Termasuk mantan wakilnya, Anton Gerashchenko, dan mantan Menteri Pertahanan Anatoly Hrytsenko, yang diduga 'menghasut terorisme'.
Menurut IC, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Valeriy Heletey dan mantan Kepala Staf Umum Viktor Muzhenko, diduga 'mengeluarkan perintah untuk sepenuhnya menghancurkan kelompok etnis warga yang berbahasa Rusia'.
Komite Investigasi Rusia juga "mendakwa" mantan kepala Administrasi Negara Daerah Dnipropetrovsk, Ihor Kolomoisky, dan mantan Kepala Verkhovna Rada, Oleksandr Turchynov, tanpa mengungkapkan isi dakwaan.
Penyelidik Rusia menuduh komandan beberapa brigade dan Batalyon Aidar 'menembaki warga sipil', dan Rusia juga mengklaim mengetahui nama semua anggota pejuang Sektor Kanan dan Batalyon Azov, yang dituduh 'melakukan kejahatan kekerasan'.
Pada saat yang sama, tuduhan dilakukan kepada twarga keturunan Rusia yang berperang di pihak Ukraina saat itu.
Komite Investigasi Federasi Rusia menambahkan bahwa daftar itu akan ditambah.
Pada Senin, 21 Februari 2022, seperti dilaporkan Ukrinform sebelumnya, Putin mengakui kemerdekaan negara boneka 'LPR/DPR', dan menandatangani dekrit yang relevan.
Pada saat yang sama, Putin menuduh Ukraina meningkatkan situasi di Donbas.
Pada Selasa lalu, Duma Negara dan Dewan Federasi Rusia meratifikasi perjanjian dengan apa yang disebut 'LPR/DPR' tentang persahabatan, dan bantuan timbal balik, termasuk militer.
Dewan Federasi juga dengan suara bulat menyetujui mosi oleh Putin untuk menggunakan kekuatan militer Rusia di luar negeri.
Presiden AS Joe Biden pada Selasa lalu juga mengumumkan keputusan untuk menjatuhkan paket sanksi pertama ke Rusia. Uni Eropa juga telah mengadopsi sanksi baru.***
Sumber: Ukrinform
