Network
KALBAR TERKINI – Kontrovesi kebijakan tentang pelarangan berjilbab di Karnatakan, India semakin memanas beberapa hari lalu.
Ketika para pemimpin partai oposisi India menyerang pemerintah setempat karena mempertahankan kebijakan tersebut.
Kejadian ini bermula pada Desember 2021 ketika sebuah perguruan tinggi wanita di distrik Udupi negara bagian melarang enam Mahasiswi dari kelas karena mengenakan jilbab tradisional.
Berbagai Siswa muslim disana pun memprotes tindakan tersebut hingga memicu konflik hingga berminggu-mingu lamanya.
Pemerintah negara bagian Karnataka, yang dijalankan oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, Perdana Menteri Narendra Modi, membela larangan yang diperkenalkan oleh sekitar enam pusat pendidikan yang dikelola pemerintah yang menyebabkan protes nasional.
Adapun untuk selengkapnya, mengenai kejadian ini lebih lanjut, seperti dikutip dari laman thenationalnews.com, berbagai saling tuduh menuduh hingga lainnya dilakukan para pembela kebijakan dan penolakan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Rilis Pedoman Media Baru, Taliban Larang Drama Sinetron dan Presenter Harus Hijab Islami
Rahul Gandhi, pemimpin partai Kongres oposisi utama India, pada hari Sabtu menuduh pemerintah "merampok" masa depan gadis- gadis itu.
“Dengan membiarkan hijab siswa menghalangi pendidikan mereka, kita merampok masa depan putri-putri India,” tulis Gandhi di Twitter.
