Network
Dia mendesak pemerintah Bennett untuk mempertimbangkan kembali kebijakan rasisnya, yang katanya tidak akan dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Selain China, Ilmuan Jiran Sebut Pulau Natuna Milik Malaysia Bukan Indonesia
Pemimpin Palestina, Abu Rudaineh memperingatkan, “memiliki semua sarana hukum untuk pergi ke forum internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang melanggar hukum internasional, dan yang tidak akan mengarah pada perdamaian, stabilitas, atau kemakmuran di seluruh kawasan.”
Awal pekan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada kementerian yang gagal mentransfer departemen mereka ke Yerusalem.
Abu Rudaineh mengutuk sebagai tidak sah keputusan pemerintah Israel untuk mentransfer kementerian ke Yerusalem.
Baca Juga: Hari Tanpa Bra sedunia Diperingati 13 Oktober, Tingkatkan Kesadaran Cegah Kanker Payudara
Pejabat PA meminta pemerintah AS untuk cepat mengubah pernyataan positifnya menjadi tindakan di lapangan, terutama mengenai komitmen Washington terhadap solusi dua negara, penentangan terhadap pembangunan pemukiman, dan janjinya untuk membuka kembali konsulat AS di Yerusalem, yang digabung menjadi Kedutaan Besar AS pada 2018.
Menurut Abu Rudaineh, Presiden PA Mahmoud Abbas mengatakan kepada Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield selama pertemuan di Ramallah pada Rabu malam bahwa setiap upaya oleh Israel untuk mengubah status quo di Yerusalem akan menyebabkan “memburuknya situasi dan merusak solusi dua negara.”
Abbas memperingatkan bahwa situasi tidak akan berlanjut seperti sekarang, Abu Rudaineh menambahkan, dan bahwa Israel dan AS akan bertanggung jawab atas eskalasi apa pun.***
