Network
KALBAR TERKINI - Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez diduga munafik. Berkoar-koar mengkampanyekan perang melawan narkoba berikut kartelnya, belakangan Hernandez tersangkut kasus penyelundupan narkoba ke AS.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Reuters, Selasa, 9 Maret 2021, dugaan ini terjadi paska dipilihnya seorang juri di AS pada Senin, 8 Maret 2021, terkait kasus pidana terhadap seorang pria Honduras, yang menurut jaksa penuntut, menyelundupkan narkoba ke AS atas bantuan Presiden Juan Orlando Hernandez dan pejabat tinggi lainnya.
Geovanny Fuentes Ramirez (50) ditangkap saat mencoba meninggalkan Miami pada 2020, dan mengaku tidak bersalah atas tuduhan bersekongkol menyelundupkan kokain ke AS dan dakwaan senjata api.
Baca Juga: Segera Legalkan Narkoba, Mampukah Meksiko Hentikan Perang Kartel?
Baca Juga: Negaranya Rusuh, Malaysia Tunda Deportasi Warga Myanmar
Baca Juga: Kejam, Junta Myanmar Desak Polisinya Dikembalikan: India tak Tega, Kuatir Nasib Mereka
Menurut dakwaan, Hernandez yang menjabat Presiden Honduras sejak 2014, menggunakan aparat penegak hukum dan militernya untuk melindungi pengedar narkoba, termasuk Fuentes Ramirez. Hernandez, yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan, dicap sebagai ko-konspirator IV, meski identitasnya jelas.
Namun, tuduhan itu dibantah keras oleh Hernandez yang selama ini menampilkan dirinya sebagai orang yang keras terhadap obat-obatan. Hernandez dianggap mencari popularitas dan pujian dari rakyatnya karena mengklaim selalu berusaha untuk menghancurkan kartel kejahatan yang kuatm dan berusaha mengekstradisi banyak pedagang narkoba ke AS.
Nama Hernandez juga disebutkan dalam kasus pidana terhadap saudaranya Tony, yang dihukum di Pengadilan Perdagangan Narkoba Federal Manhattan, AS, atas tuduhan terkait senjata pada Oktober 2019. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut AS menyatakan, Presiden Hernandez telah menerima jutaan suap dari pengedar narkoba walau[un berulang kali dibantahnya.
Hernandez adalah sekutu utama AS di masa Pemerintahan Presiden Barrack Obama dan Donald Trump. Tapi, penyelidikan tidak hanya akan mempengaruhi hubungan bilateral AS-Honduras di masa depan, tetapi juga mempersulit upaya pemerintahan baru AS di era Joe Biden yang berencana menginvestasikan empat miliar dolar AS ke negara-negara Amerika Tengah termasuk Honduras, untuk mengatasi penyebab migrasi ke AS.
Lewat serangkaian tweet-nya pada Senin lalu, Hernandez berdalih bahwa pengedar narkoba memberikan kesaksian palsu terhadapnya kepada otoritas AS, sebagai balas dendam atas langkah keras pemerintahnya memerangoi narkoba, dan untuk mengurangi hukuman mereka sendiri.
Hernandez juga memperingatkan kemungkinan konsekuensi atas fitnah tersebut terhadap kartel-kartel narkoba. "Saya akan mempertahankan aliansi internasional dalam perang melawan perdagangan narkoba, sampai hari terakhir kepresidenan saya. "Tetapi jika pengedar narkoba ... memenangkan keuntungan dari Amerika Serikat, karena kesaksian palsu, aliansi internasional akan runtuh di Honduras, kemudian (juga) di negara lain," kata Hernandez di Twitter.
Pada Februari 2021, ribuan warga Honduras beremigrasi ke AS, yang bisa disebut sebagai akdodus. Mereka berharap bisa mencapai AS karena tak tahan tingal di negaranya, yang selalu diwarnai aksi kekerasan, korupsi pemerintah, dan kemiskinan yang memburuk.
Senator Demokrat AS pada akhir Februari 2021, memperkenalkan undang-undang yang akan memberi sanksi kepada Hernandez atas dugaan perdagangan narkoba dan korupsi serta memutus bantuan keuangan dan penjualan amunisi kepada pasukan keamanan Honduras.
Selain berpotensi menjelaskan sejauh mana korupsi dan keterlibatan resmi dalam perdagangan narkoba di Honduras, pengungkapan dari persidangan Fuentes Ramirez, dapat mempengaruhi pemilihan pendahuluan Pemilu Presiden Honduras bulan ini, menjelang pencoblosan pada November 2021.
Pengajuan pengadilan sebelumnya dalam kasus ini menunjukkan bahwa Administrasi Penegakan Narkoba AS mulai menyelidiki Hernandez dan lainnya untuk perdagangan narkoba dan pencucian uang sekitar tahun 2013, tahun ketika dia terpilih sebagai presiden setelah memimpin parlemen atau Kongres Honduras.
Hernandez terpilih kembali dalam pemungutan suara yang diperebutkan pada 2017 untuk masa jabatan hingga awal 2022. Jaksa penuntut AS dalam kasus ini menyatakan bahwa dalam pengajuan pada Februari 2021, Pemerintah Honduras hampir tidak datang untuk membantu kelancaran penyelidikan sehingga dianggap tidak menghormati permintaan untuk mengekstradisi calon saksi melawan Presiden Honduraz.***
Sumber: Reuters
