Network
TEHERAN, KALBARTERKINI - Presiden Hassan Rouhani sempat optimis bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) akan membaik ketika Donald John Trump terpilih sebagai Presiden AS ke-45 pada 2017.
Rouhani ketika itu pun baru saja memimpin Iran. Kepala Negara Islam Iran ini terkejut ketika tak lama kemudian, Trump memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran.
"Ternyata 'orang gila' mengambil alih kendali di Amerika Serikat, dan memulai perang (ekonomi) yang belum pernah terjadi sebelumnya, melawan bangsa Iran," tegas Rouhani di sela-sela upacara peresmian empat proyek industri dan pertambangan nasional secara daring di Teheran, Kamis, 18 Februari 2021.
Baca Juga: Di Balik Deru Peperangan, Suriah Pacu Industri Tekstilnya
Dilansir Kalbarterkini.com dari kantor berita nasional Iran Islamic Republic News Agency (IRNA), Rouhani menyatakan bahwa Trump mengira bahwa tekanan ini akan membuat rakyat Iran bertekuk lutut. Terbukti, empat tahun kemudian, 2021, Iran tetap tegak.
"Dan, hari ini adalah pemerintahan baru AS. Orang-orang telah mengetahui, bahwa mantan presiden itu salah," katanya.
Rouhani lebih lanjut berharap bahwa Pemerintah Presiden Joe Biden akan segera mengambil langkah-langkah terkait untuk menebus kesalahan yang dibuat di masa Pemerintahan Trump.
Baca Juga: Kerap Mencuri di Pedesaan, Tentara Bayaran Turki Tega pula Culik Warga Suriah
"Kami tidak ingin AS bertindak secara ilegal sehubungan dengan Iran. Yang kami inginkan, adalah mematuhi hukum, dan memenuhi kewajiban," kata Presiden Rouhani.
Rouhani juga menyatakan harapannya bahwa pemerintahan AS yang baru akan mematuhi hukum dan mematuhi ketentuan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB Perserikatan Bangsa-bangsa.
Dilansir Kalbarterkini.com dari Wipedia, Resolusi 2231 mengatur penghentian ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB, terkait masalah nuklir Iran. Resolusi ini menetapkan batasan khusus yang berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali. Dengan demikian, negara-negara anggota wajib berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga: Kerahkan Bhabinkamtibmas, Polda Kalbar Tracer Corona di Berbagai Daerah
Berbagai upaya diplomatik untuk mencapai solusi yang komprehensif, jangka panjang dan tepat untuk masalah nuklir Iran ini, berpuncak pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditutup pada 14 Juli 2015 oleh China, Prancis, Jerman, Federasi Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dan Iran.
Pada 20 Juli 2015, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2231 (2015), yang mendukung JCPOA. Dewan Keamanan PBB menegaskan, kesimpulan dari JCPOA telah menandai perubahan mendasar dalam pertimbangannya terhadap masalah nuklir Iran.
JCPOA menyepakati hubungan baru dengan Iran. Dewan Keamanan PBB menegaskan pula bahwa implementasi penuh JCPOA adalah berkontribusi dalam membangun kepercayaan, terkait program nuklir Iran yang secara eksklusif bersifat damai.
Ditekankan, JCPOA bersifat kondusif dalam mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan kontak dan kerja sama ekonomi dan perdagangan secara normal dengan Iran.***
Sumber: Islamic Republic News Agency (IRNA)
