PETALING JAYA, KALBAR TERKINI - Krisis ekonomi, bencana banjir dan krisis politik memicu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlemen Malaysia.
Pengumuman khusus pada Senin, 10 Agustus 2022 sore, telah mengakhiri spekulasi yang telah berkembang sejak akhir September 2022.
Dengan pembubaran DPR Malaysia maka rapat Dewan Rakyat, yang dijadwalkan 32 hari dalam sidang akhir 2022, dibatalkan.
Baca Juga: Taiwan Incar Talenta IT Singapura dan Malaysia: Kasihan, Indonesia 'Dilewatkan'!
Ketua Dewan Rakyat Azhar Harun menyatakan, semua kegiatan, sesi dan pertemuan terkait yang dijadwalkan sebelumnya, juga dibatalkan.
Demikian kantor berita Pemerintah Malaysia, Bernama, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari Free Malaysia Today, yang melaporkan dari Petaling Jaya.
"Saya telah menerima proklamasi pembubaran parlemen," tegas Harun dalam pernyataan resmi.
"Pembubaran parlemen ini ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, sesuai dengan Pasal 55 (4) Konstitusi Federal," tegasnya.
Baca Juga: Malaysia Klaim belum Bangkrut, Menkeu: Apa IMF Dibayar?
“Proses penyelenggaraan pemilihan umum ke-15 sekarang akan berada di bawah yurisdiksi Komisi Pemilihan," lanjutnya.
Adapun pertemuan Parlemen Malaysia ke-14 yang dimulai pada Senin, 3 Oktober 2022, telah berlangsung lima hari.
Selama pertemuan, anggaran pemerintah federal untuk tahun 2023 diajukan oleh Menteri Teuangan Tengku Zafrul Aziz.
Anggaran baru akan diajukan oleh pemerintah yang akan datang setelah pemilihan umum.
Sementara itu. seorang pemimpin Gabungan Parti Sarawak setuju atas keputusan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum (GE15) 2022.
Menurut anggota parlemen Santubong Wan Junaidi Tuanku Jaafar.
Ini dibenarkan mengingat resesi ekonomi yang telah diperkirakan untuk 2023.
Wan Junaidi menyatakan, sudah saatnya mengembalikan amanat kepada rakyat.
"Rakyat berhak memilih siapa yang mereka inginkan untuk memimpin negara selama lima tahun ke depan," tegas Wan Junaidi.
“Secara umum, ekonomi 2023 tidak akan berpihak pada pemerintah, terutama pada akhir kuartal pertama,” katanya kepada Free Malaysia Today.
“Dari pengamatan saya, tidak ada negara di dunia yang mau masuk ke situasi (melakukan pemilihan umum) di mana keadaan ekonomi tidak mendukungnya," lanjutnya.
Wan Junaidi, menteri hukum di Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, juga menunjukkan, banyak pemimpin dunia telah menyoroti resesi ekonomi tahun depan.
“Saya menduga Ismail sedang melihat skenario ini. Karena itu, lebih baik kembalikan amanat kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Rakyat Sabah (GRS) Hajiji Noor enyatakan, semua komponen bersatu menghadapi GE15.
Dia menambahkan bahwa mereka telah mencapai beberapa kesepakatan, termasuk menggunakan logo bersama.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Utama Sabah ini juga menyatakan, mesin pemilihan GRS di tingkat negara bagian dan parlemen siap diaktifkan.
Sementara itu, warga Sarawak dilaporkan 'akhirnya memiliki kesempatan' untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.
Hal ini sesuai dengan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), karena GE15 sudah dekat, dilansir The Borneo Post, mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri Sarawak Dr Sim Kui Hian.
Sim menyatakan, hak-hak ini termasuk otonomi pendidikan, memiliki sepertiga dari 222 kursi parlemen yang disisihkan untuk Sabah dan Sarawak.
"Juga bagian yang lebih besar dari 'alokasi keuangan yang sah' dari negara," ujarnya.
Dengan ketidakpastian global yang sedang berlangsung, menurut Sim, Malaysia membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil.
“Kami tidak membutuhkan tiga perdana menteri dalam lima tahun. Cukup dengan politik sehari-hari, perpecahan dan kebencian,” katanya.
Masih pada Senin, Perdana Menteri Malaysia menyatakan, parlemen akan dibubarkan hari ini untuk membuka jalan bagi GE15.
Menurutnya, tujuannya adalah untuk mengembalikan mandat kepada rakyat mengingat ketidakstabilan politik di negara ini.
Hal ini terjadi setelah tiga kali pergantian pemerintahan dalam kurun waktu dua setengah tahun.***
Sumber: Free Malaysia Today