KALBAR TERKINI - Timor Leste berharap bisa segera diterima menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Harapan ini seiring dengan akan tampilnya Indonesia pada November 2022 sebagai Ketua ASEAN lewat kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari The Diplomat, Jumat, 9 September 2022, keinginan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Timor-Leste untuk Kamboja, Kupa Lopes.
Baca Juga: Pilpres Timor Leste 2022, Angela Freitas Unggul Sementara! Simak Perkembangan Pilpres Timor Timur di Sini
Lopes berbicara dengan Hunt terkait aspirasi Timor Leste, dan hubungannya dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia, Myanmar, dan Australia.
Timor-Leste awalnya mengajukan permohonan keanggotaan ke ASEAN, 11 tahun silam.
Tetapi, sejak itu Dili frustrasi dan kecewa karena sulit untuk masuk ke klub 10 negara itu.
Hal ini mendorong Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta untuk berkomentar sinis pada awal 2022.
“Sepertinya untuk mencapai ASEAN, Anda harus memenuhi semua kriteria untuk masuk surga," katanya.
"...dan kemudian, langkah selanjutnya adalah ASEAN," tambahnya.
Keanggotaan Timor Leste tampak terjamin pada 2022 setelah Kamboja mengetuai ASEAN lewat Perdana Menteri Hun Sen.
Hun Sen berjanji untuk melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan masuknya Timor-Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN.
Tapi, itu tidak terjadi.
Kekhawatiran dalam kelompok, khususnya di Singapura, tetap ada.
Kekhawatiran ini termasuk kemampuan Dili untuk membayar biaya yang timbul dengan keanggotaan.
Juga akibat kurangnya institusi, dan hubungan Timor-Leste dengan China di tengah meningkatnya ketegasan Beijing di Asia Tenggara dan Pasifik.
Angela Freitas, mantan Calon Presiden Timur Leste di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2021 menyatakan, Horta jangam terlalu berharap agar Timor Leste bisa begitu saja menjadi anggota ASEAN.
"Supaya bisa diterima sebagai anggota ASEAN, karena semua anggotanya sudah mapan, kita harus berbenah diri, lewat pemerintahan yang jujur," katanya.
Dihubungi Kalbar-Terkini.com di Dili, Ibukota Timor Leste, Selasa, 13 September 2022, kemenangan Horta di Pilpres 2021 dinilainya ditempuh dengan cara tidak jujur.
"Terbukti, kok bisa partai kami suaranya hampir nol, padahal kami memiliki ribuan anggota. Terlalu banyak politik uangnya," kata Ketua Umum Partai Pekerja Timor ini.
Partai tersebut berdiri pada 1974 oleh ayahnya, Paulo Freitas, Ketua DPD PDIP setempat, ketika Timor Leste masih menjadi Provinsi Timor Timur di era Indonesia.
Freitas adalah aktivis prokemedekaaan Timor Leste, yang ditahan TNI ketika kuliah di Universityas Gajahmada (UGM), Jogjakarta.
Pada 1988, Freitas bekerja untuk Institut Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Dia kemudian bekerja untuk Amnesty International pada 1989 sebagai Sekretaris GAM.
Pada dekade 1990-an, Freitas melarikan diri ke Australia, kemudian kuliah di University of Queensland.
Lulus dengan kualifikasi dalam ilmu politik dan kedokteran, Freitas bekerja di sebuah rumah sakit di Brisbane.
Ini termasuk penempatan di Angkatan Laut Kerajaan Australia.
Dia bekerja di atas kapal patroli, yang mencegat kapal-kapal pengungsi.
Setelah berakhirnya era Indonesia pada 1999, Freitas kembali ke Timor Leste, kemudian memimpin Partai Pekerja Timor.
Pada 2001, Freitas ditempatkan di penjara pria bersama dengan anak-anaknya.
Ini karena Freitas dituduh membunuh seorang warga Australia.
Setelah dua minggu, Freitas dibebaskan tanpa tuduhan, karena korban tidak pernah ditemukan.
Freitas berusaha mencalonkan diri selama Pilpres Timor Leste 2012, tetapi gagal.
Menurut Freitas, ini terkait serangkaian protesnya pada 2004 atas serangkaian protes terhadap Presiden Xanana Gusmão.
"Karea itu, saya dituduh bukan orang Timor Leste, suatu tudingan yang mengada-ada," lanjut wanita berdarah bangsawan Timor ini.
Setelah menjalani operasi di Bali pada 2014, Freitas ditangkap sekembalinya ke Timor Leste.
Freitas ditangkap lagi pada tahun berikutnya, setelah diduga mendukung pasukan Mauk Moruk.
Freitas sekali lagi mencalonkan diri sebagai presiden selama Pilpres Timor Leste 2017.
Dia menempati urutan ketujuh dalam jajak pendapat, dengan total 4.353 suara, setara dengan 0,84 persen.***
Sumber: The Diplomat, wawancara