TAIPEI, KALBAR TERKINI - Pemerintahan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan partai Partai Progresif Demokratik (DPP) ditengarai mulai digoyang krisis kepercayaan.
Bisa jadi krisis tersebut terkait dengan kencangnya provokasi China daratan ke kalangan tertentu di Taiwan dalam upaya Reunifikasi Satu China.
Apalagi di Taiwan terdapat partai paling tua dalam sejarah Tiongkok modern, Partai naisonalis Tiongkok atau Kuo Min Tang (KMT.
Baca Juga: Taiwan Wajibkan Pekerja Migran Kursus Tiga Hari: Makan Minum Ditanggung Pemerintah
Partai yang berusia hampir 100 tahun ini bahkan mulai melobi China terkait reunifikasi.
Presiden Tsai dan DPP yang dipimpinnya selama ini dikenal sangat keras, alias tanpa kompromi dalam menolak Reunifikasi Satu China.
Menurut lembaga survei dan analis politik You Ying-lung, krisis tersebut muncul akibat sederet kasus yang dianggap mengecewakan rakyat.
Pertama, Taiwan lembek menghadapi latihan militer massal Tiongkok yang masih mengepung Taiwan menyusul kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi di pulau itu.
Baca Juga: China Menghentikan Beberapa Kerja Sama dengan AS setelah Kunjungan Pelosi ke Taiwan
Kedua, dilansir Kalbar-Terkini.com dari Taiwan, News, Kamis, 25 Agustus 2022, pemerintahan Tsai dianggap menafikan kasus plagiarisme terkait tesis untuk gelar master seorang anggota DPP.
Plagiator itu adalah Lin Chih-chien, seorang bintang dari DPP.
Rabu, 24 Agustus 2022, menurut Ying-lung dalam sebuah posting di Facebook, merupakan 'hari terpanjang' untuk DPP.
Masalahnya, Universitas Chung Hua pada hari itu membatalkan gelar master setelah komite peninjau menganggap tesis Lin sebagai karya plagiarisme.
Baca Juga: Militer Tiongkok tak Ganggu Kapal Pengangkut LNG Masuk-keluar Taiwan
Sebelumnya, gelar master untuk Lin dari National Taiwan University (NTU) juga dibatalkan oleh pihak universitas, karena alasan yang sama.
Lin menjabat sebagai Walikota Hsinchu sebelum mengundurkan diri.
Kemudian, Lin kembali maju sebagai jagoan DPP untuk menjadi kandidat Walikota Taoyua dalam pilkada yang bakal digelar pada November 2022.
Lin dilaporkan terpaksa melepaskan ambisi politiknya setelah skandal plagiarisme pertamanya pecah.
Dalam pengamatan You, para pejabat eselon atas DPP tetap diam sepanjang hari pada Rabu.
Bahkan, Tsai maupun Perdana Menteri Su Tseng-chang tidak membela Lin seperti yang mereka lakukan pada 5 Juli 2022.
Ketika itu, Lin dituduh melakukan plagiarisme dalam tesis gelar master NTU-nya.
Juga pada 10 Agustus 2022, ketika Tsai memerintahkan jajaran PNS di DPP untuk mendukung Lin.
"Menurut pengalaman, Tsai tidak segera meminta maaf kepada publik," tulis You merujuk pada peristiwa pada Rabu.
You juga merujuk skandal plagiarisme kedua Lin. "Tiba-tiba, 'diam adalah emas', telah menjadi moto partai," kecamnya.
"Kemampuan untuk memprediksi opini publik adalah karakteristik dari pemimpin politik yang luar biasa," tulisnya.
Ditambahkan, ketua partai politik dan pemimpin negara yang gagal memprediksi reaksi publik secara tepat, cenderung mendapat masalah.
Kasus Lin, yang merupakan skandal akademis sederhana, telah terlalu dipolitisir untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik.
"Ini juga menimbulkan antagonisme terhadap otoritas yang berkuasa," lanjut You.
Bagi KMT, partai oposisi utama saat ini di Taiwan, menurut You, skandal tersebut adalah rezeki nomplok yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Skandal plagiarisme Lin bukan satu-satunya tantangan yang menimpa Tsai dan DPP sejak awal Juli 2022.
Setelah kunjungan Pelosi ke Taiwan pada 2 Agustus 2022, China mulai mengadakan latihan militer sejak 4 Agustus 2022.
Belakangan, kontroversi muncul lagi.
Ini terjadi ketika Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan menetapkan perjanjian pembelian vaksin COVID-19 sebagai dokumen rahasia selama 30 tahun.
Itu diikuti oleh berita tentang orang Taiwan yang menjadi korban penipuan terkait pekerjaan.
Mereka juga diperdagangkan dan terjebak di Kamboja.
Adapun KMT didirikan oleh Sun Yat-sen, dengan tujuan melawan melawan Dinasti Qing dan mendirikan Taiwan.
Ketua Umum KMT berganti nama menjadi dari perdana menteri di era Sun Yat-sen, dan menjadi presiden di era Chiang Kai-shek pada 1938.
Kemudian, dilansir dari Wikipedia, jabatan itu dinamakan ketua partai di era Chiang Ching-kuo.
Untuk pertama kali kalinya, partai yang hampir berumur 100 tahun ini menyelenggarakan pemilihan langsung ketua partai pada 16 Juli 2005.
Ketika itu muncul dua kandidat, yakni Ma Ying-jeou dan Wang Jin-pyang.
Ma kemudian memenangkan pemilihan dengan 70 suara dan memimpin KMT untuk masa jabatan empat tahun.
Jabatan ketua partai dibatasi maksimal dua kali masa jabatan.
Setelah menerima jabatan ketua, ketua sebelumnya yakni Lien Chan diangkat menjadi Ketua Kehormatan KMT.
Di Indonesia, KMT dipimpin oleh Chandra Wirawan (Sun Kwang Seng), yang bermukim di Sunter, Jakarta Utara.
Chandra adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang memiliki hubungan keluarga secara langsung dengan Sun Yat Sen.
Dia berimigrasi ke indonesia pada awal dekade 1920-an.
Kuomintang Indonesia baru aktif membuka cabang sejak 2008, untuk saling menghubungkan keturunan Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia sejak Partai Komunis menguasai Tiongkok daratan.***
Sumber: Taiwan News, Wikipedia