Network
KALBAR TERKINI – Tahukah kalian jika transaksi aset kripto akan dikenakan tarif PPh dan PPN yang bersifat final.
Bersiap saja untuk kalian yang belum mengetahuinya , dimana nantinya Aset kripto resmi akan dibebankan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah menerbitkan aturan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh atas transaksi perdagangan aset kripto.
Adapun pengenaan pajak ini akan berlaku mulai 1 Mei 2022 mendatang.
Mengutip Blockchainmedia,turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur komoditi termasuk yang ada dalam pengawasan Bappebti.
Selain itu,para penambang kripto nantinya juga akan dikenai pajak,ketentuan mengenai pajak kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68 tahun 2022,yang diundangkan pada 30 Maret 2022.
Dasar pengenaan PPN terhadap aset kripto karena kelas aset itu dianggap sebagai komoditi yang termasuk dalam objek PPN sebagaimana UU PPN.
PPN juga berlaku saat penyerahan aset kripto berupa barang kena pajak (BKP) tidak berwujud, jasa kena pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang dipakai untuk transaksi, dan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto.
Penyerahan aset kripto ini meliputi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap) dan/ atau tukar-menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa.
