KALBAR TERKINI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus melakukan peningkatan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kuangan.
Di antaranya dengan terus bertambahnya jumlah kantor pelayanan pajak di daerah baik yang Pratama maupun Madya.
Selain itu, Kemnkeu juga melakukan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini.
Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkab Landak Gali Potensi berbagai Potensi Pendapatan Daerah
Acara peresmian diselenggarakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengatakan bahwa reorganisasi dilakukan untuk menyikapi tantangan dan kemajuan zaman.
Sehingga dapat meningkatkan kapasitas DJP dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak.
“Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan perubahannya,” ungkap Suryo Utomo dalam sambutannya, Senin 24 Mei 2021.
Baca Juga: Menunggu Pemberlakuan Pajak 0 Persen, Dimpimpin Toyota Penjualan Mobil Februari Anjlok 7 Persen
Dengan perombakan ini, Suryo berharap seluruh elemen DJP dapat bersinergi sehingga proses adaptasi dan transisi bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan.
Sehingga tujuan penataan organisasi yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dan mewujudkan organisasi yang handal efektif serta efisien dapat tercapai.
Beberapa perubahan yang mendasar di antaranya perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.
Baca Juga: Dapat Jatah Pajak 0 Persen, Segini Harga Tiga Mobil Raja Jalanan di Kalbar
Dengan adanya reorganisasi ini, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak).
Melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa, dan SPT Tahunan.
Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan.
Sehingga diharapkan dapat mengamankan 80 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.
Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP.
Untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.
Suryo menjelaskan bahwa DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya.
Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.
Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang tercatat di KPP Madya.
DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada Nomor SP-16/2021 KPP Madya.
“Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya,” ungkap Suryo.
Dalam rangka reorganisasi, DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi.
Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama di mana potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah Seksi Pengawasan.
KPP Pratama Kelompok I memiliki enam Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima Seksi Pengawasan.
Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk wajib pajak yakni wajib pajak yang pajaknya mengalami penataan seperti berikut ini.
Ada 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor.
Kemudian terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami ketinggalan wilayah kerja.
Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta pelaporan pesanan KPP Madya baru.
Wajib pajak yang terdampak reorganisasi vertikal DJP telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP yang lama.
Mulai 24 Mei 2021 pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP yang baru.
Bagi wajib pajak yang bermasalah dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200.
Perlu diketahui masyarakat bahwa reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari reformasi perpajakan.
Hal ini dilakukan untuk menerima penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal.
Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 / PMK.01 / 2020.
Sri Mulyani menambahkan bahwa penambahan 18 KPP Madya baru bukan hanya sekedar menambah dari sisi jumlah.
Namun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi kepada para wajib pajak.
Kedepannya kinerja 38 KPP Madya akan menjadi sangat penting dalam penerimaan pajak.
“Tambahan KPP Madya yang baru yakni 18 plus 20 KPP Madya yang sudah ada, dalam struktur penerimaan pajak adalah sebesar 33,79 persen.
Artinya 38 tanggung jawab utnuk penerimaan pajak yang signifikan karena sebelumnya 20 KPP Madya bertanggung jawab atas 19,53 persen dari struktur pajak.
Dengan tambahan 18 menjadi 33,79 artinya kinerja 38 KPP Madya akan sangat menentukan kinerja penerimaan pajak kita.
Dan oleh karena itu dukungan dalam arti tata kerja dan orgarnisai menjadi sangat penting, ”pungkasnya.***