Sejarah 19 Agustus: PPKI Menetapkan Dua Keputusan dan Pelantikan Pertama Ketua MA

- 18 Agustus 2022, 08:09 WIB
Sejarah 19 Agustus di Indonesia: PPKI Menetapkan Dua Keputusan dan Pelantikan Pertama Ketua MA
Sejarah 19 Agustus di Indonesia: PPKI Menetapkan Dua Keputusan dan Pelantikan Pertama Ketua MA /elshinta

KALBAR TERKINI – Hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan teks proklamasi bahwa Indonesia telah merdeka.

Kesempatan lainnya yaitu pada 18 Agustus 1945, disahkan UUD RI, pemilihan presiden dan wakil presiden dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Tepat pada 19 Agustus sedikit demi sedikit sistem pemerintahan diatur dan ditetapkan agar semakin berkembangnya negara dari orang-orang yang terpilih tersebut.

Baca Juga: Full Spoiler One Piece Chapter 1057 Subtitle Bahasa Indonesia, Klik Link Disini

Berikut kalbarterkini.com melansir dari berbagai sumbet, mengenai sejarah 19 Agustus di Indonesia.

1. Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung.

Baca Juga: Bocoran Isi Gambar Boruto Chapter 72 Full Kualitas HD Disini

Melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pascaproklamasi kemerdekaan, tepatnya 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

3. PPKI menetapkan dua keputusan penting

Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Preview Black Clover Chapter 334: Lily Menjadi Iblis, Pertarungan Asta dan Lucius Berlanjut

Selanjutnya, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

4. Mengenang “Peristiwa 19 Agustus 1966” yang terjadi di kampus Universitas Parahiyangan Bandung.

Pada Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Pahlawan Ampera Julius Usman

Baca Juga: Bocoran Isi Gambar Dragon Ball Super Chapter 87 Full Kualitas HD Disini

5. Gubernur Ratulangi

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Gubernur Ratulangi mengumumkan secara resmi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu.

Ia membacakan kembali bunyi naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di hadapan pemuka-pemuka rakyat Sulawesi.

Baca Juga: Teori Tokyo Revengers Chapter 266: Masa Lalu Detik-Detik Toman Retak Dimulai

Meski naskah kemerdekaan baru saja dibacakan, perjuangan Sam Ratulangi baru dimulai.

Ia dihimpit serangan tentara Jepang yang baru kalah dan datangnya serangan pasukan Sekutu.

Bahkan Sekutu sempat mengancam akan menindak rakyat Sulawesi yang melawan mereka.

Baca Juga: Full Spoiler Dragon Ball Super Chapter 87 Subtitle Bahasa Indonesia Disini

Sam Ratulangi pun menempuh jalur diplomasi. Dia bersama 549 pemuka Sulawesi menandatangani Petisi Ratulangi dan mengirimnya ke Perserikatan Bangsa-bangsa.

Petisi itu menyatakan ke dunia internasional bahwa Sulawesi adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

6. Komando Garnisun Bandung & Cimahi Tahun 1966

Awal mula berdirinya Komando Garnisun Bandung & Cimahi, hal tersebut tidak lepas dari peristiwa 19 Agustus 1966.

Baca Juga: Tekken Bloodline: Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Anime Baru Netflix

Pada waktu itu Kota Bandung dilanda kerusuhan dan demonstrasi akibat terjadinya ketegangan-ketegangan politik Orde Lama beserta kaki tangan sisa-sisa G.30.S/PKI yang menentang Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto selaku pengemban SUPER SEMAR pada saat itu.

Pada waktu itu demonstrasi dan kerusuhan tidak dapat diselesaikan dengan segera, karena tidak adanya kesatuan Komando (belum terbentuknya KOGAP).

Walaupun kesatuan masing-masing berusaha memadamkan demonstrasi, hasilnya kurang memuaskan karena itulah dianggap perlu dibentuk suatu KOMANDO dengan wilayah Bandung-Cimahi.***

Editor: Syaifullah

Sumber: berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah