KALBAR TERKINI - Penijauan atas akun Facebook mantan Presiden AS Donald Trump yang ditangguhkan empat bulan silam, diklaim bakal membuat keberadaan raksasa media sosial tersebut menjadi dilematis. Pun bagi Twitter dan Google yang sudah melakukan suspen permanen.
Disebut dilematis khusus bagi Facebook, karena pertama, tindakan suspen Facebook dalam kasus Trump menjadi sorotan karena ketidaktegasan Facebook sendiri. Suspen dianggap harus dilakukan pula terhadap siapa saja yang membuat status ujaran kebencian di statusnya. Jadi, bukan hanya bagi pemimpin politik atau tokoh berpengaruh sekaliber Trump yang memiliki massa besar.
Kedua, Facebook akan menghadapi rencana pemberlakuan regulasi-regulasi yang mengancam operasionalnya terutama di AS menyusul tak sedikit simpatisan Trump yang memiliki posisi-posisi penting di pemerintahan di negara adi kuasa itu.
Baca Juga: Kadinkes Kalbar Ingatkan Ledakan Kasus usai Lebaran Idulfitri
Kemarahan mereka bertambah karena Trump tak lagi memiliki media sosial untuk berekspresi setelah akunnya di Facebook dan Instagram disuspen pihak Facebook, sedangkan Twitter dan Google sudah melakukannya secara permanen.
Akun Facebook Trump ditangguhkan setelah Facebook menilai, Trump menghasut kekerasan yang mengarah ke kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 yang mematikan menyusul ketidakpuasan Trump atas kemenangan Joe Biden dan pasangannya Kamala Harris dalam Pemilihan Presiden AS, Desember 2020.
Dewan pengawas independen Facebook sendiri telah menguatkan putusan itu . Tapi, putusan itu juga dianggap harus dibarengi ketegasan Facebook untuk menentukan berapa lama mereka akan mempertahankan suspen itu.
Sebab, sebagamana dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Associated Press, Kamis, 6 Agustus 2021, dewan independen Facebook menilai, larangan 'tanpa batas' terhadap akun mantan presiden itu tidak masuk akal. Putusan itu, yang memberi Facebook waktu enam bulan untuk patuh (atas suspen), secara efektif menunda kemungkinan pemulihan Trump, dan menempatkan tanggung jawab untuk keputusan itu kembali ke Facebook sendiri.
Baca Juga: Operasi Gabungan, Satgas Pamtas Yonif 642/Kps Gagalkan Penyelundupan Sabu Seberat 1, 702 Kg
Suspen yang dianggap tak jelas kapan akan berakhir, dinilai bisa membuat Facebook akan berada dalam kondisi terburuk dari semua kemungkinan dunia. Ini karena pendukung Trump tetap marah atas larangan tersebut. Sedangkan sebaliknya, para pengkritik Trump mendorong regulasi media sosial yang lebih luas sehingga Facebook akan terjebak dengan masalah penting.
"Keputusan itu hanya dimulai begitu saja,” kata Jonathan Greenblatt, kepala Liga Anti-Pencemaran Nama Baik, yang menyatakan bahwa keputusan Facebook itu menyoroti perlunya pengawasan pemerintah yang lebih besar atas platform sosial.
Dewan memutuskan bahwa Facebook benar telah menangguhkan akun Trump empat bulan lalu. Tetapi ditegaskan bahwa Facebook keliru menerapkan hukuman yang tidak jelas.
"Hukuman tak terbatas semacam ini tidak lolos uji penciuman internasional," kata ketua bersama dewan pengawas Michael McConnell dalam panggilan konferensi dengan wartawan. “Kami bukan polisi, yang menguasai ranah media sosial.”
Baca Juga: Penyebab Peningkatan Kasus Kematian Covid-19, Mutasi Virus Corona di Kalbar Terdeteksi
Trump: Mereka Harus Bayar Harga Politik
Dalam sebuah pernyataan, Trump tidak menanggapi keputusan tersebut secara langsung, tetapi hanya menyatakan bahwa tindakan Facebook, Twitter, dan Google, adalah 'aib total. dan memalukan bagi negara kita'.
Trump menambahkan: "Perusahaan media sosial yang korup ini harus membayar harga politik!"
Dewan setuju dengan Facebook bahwa dua dari postingan Trump pada 6 Januari 2021 'sangat melanggar' standar konten Facebook dan Instagram.
"Kami mencintaimu. Kamu sangat spesial," kata Trump kepada para perusuh di postingan pertama. Yang kedua, dia menyebut mereka 'patriot yang hebat', dan mengatakan kepada mereka untuk 'mengingat hari ini selamanya'.
Siapa saja yang melanggar aturan Facebook terkait larangan memuji atau mendukung orang yang terlibat dalam kekerasan, menurutdewan tersebut, menjamin penangguhan.
Secara khusus, dewan tersebut mengutip aturan Facebook yang melarang 'individu dan organisasi berbahaya', yang melarang siapa pun yang menyatakan misi kekerasan, dan melarang postingan yang mengungkapkan dukungan atau pujian kepada orang atau kelompok ini.
Tapi, putusan Facebook itu berarti Facebook sendiri perlu bertanggung jawab atas keputusannya. “Facebook harus menonaktifkan akun Trump secara permanen atau memberlakukan penangguhan untuk jangka waktu tertentu,” kata ketua bersama dewan Helle Thorning-Schmidt, mantan Perdana Menteri Denmark.
Dewan mengatakan bahwa jika Facebook memutuskan untuk memulihkan akun Trump, itu harus dapat segera mengatasi pelanggaran lebih lanjut.
Di antara rekomendasi lainnya, disarankan agar tidak membuat perbedaan tegas antara para pemimpin politik dan pengguna berpengaruh lainnya. Sebab, siapa pun yang memiliki audiens banyak, berpotensi menyebabkan risiko bahaya yang serius.
Dewan Pecah Dua
Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam dewan tentang keputusan tersebut.
Sebagian kecil anggota dewan berusaha untuk menggambarkan pernyataan Trump tentang pemilu yang dicuri, ditambah dengan pujian untuk para perusuh, sebagai pelanggaran terhadap aturan Facebook, yang melarang kekerasan melalui seruan untuk bertindak atau dengan menyebarkan informasi yang salah dan rumor yang tidak dapat diverifikasi.
Tetapi dewan menegaskan, bahwa menambahkan itu sebagai pelanggaran, tidak akan mempengaruhi keputusan akhir.
Facebook telah lama mengatasi masalah itu, memberi tokoh politik 'kelonggaran yang lebih besar' daripada yang memungkinkan 'pengguna biasa', karena pernyataan pelanggaran aturan mereka setidaknya penting untuk didengar warga.
"Aturan yang sama harus berlaku untuk semua pengguna di Facebook, tidak peduli seberapa berpengaruh mereka," kata juru bicara dewan Dex Hunter-Torricke, mantan penulis pidato untuk CEO Facebook, Mark Zuckerberg.
"Seorang pemimpin dunia atau figur publik yang sangat berpengaruh, memiliki suara dan jangkauan yang sangat besar. Mereka sangat berpengaruh, dan itu berarti pidato mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan segala macam risiko tambahan bagi orang-orang," kata Hunter-Torricke. “Dan, Facebook perlu memperhitungkannya saat bertindak atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian.”
Facebook telah membentuk panel pengawasan untuk memutuskan masalah konten yang rumit menyusul kritik yang meluas tentang masalahnya yang merespons dengan cepat dan efektif terhadap informasi yang salah, ujaran kebencian, dan kampanye pengaruh keji.
Keputusan dewan sebelumnya - sembilan di antaranya sebelum Rabu lalu- cenderung mendukung kebebasan berekspresi daripada pembatasan konten.
Dewan -yang memiliki 20 anggota dan pada akhirnya akan bertambah menjadi 40- tidak mengungkapkan bagaimana mereka memilih penangguhan Trump.
Ditegaskan, minoritas anggota menekankan bahwa Facebook harus mewajibkan pengguna yang mencari pemulihan setelah ditangguhkan untuk 'mengenali kesalahan mereka, dan berkomitmen untuk mematuhi aturan di masa depan'.
Keputusan Facebook tersebut memiliki implikasi tidak hanya bagi Trump. Tetapi juga bagi perusahaan teknologi, pemimpin dunia, dan orang-orang di seluruh spektrum politik.
Pasalnya, banyak di antara mereka yang memiliki pandangan sangat bertentangan tentang peran yang tepat bagi perusahaan teknologi dalam hal mengatur pidato online, dan melindungi orang dari penyalahgunaan dan informasi yang salah.
Terlepas dari kecaman dewan atas Facebook, beberapa memperbaharui argumen bahwa panel pengawasan hanyalah gangguan.
“Mari kita perjelas: apa yang seharusnya menjadi tindakan cepat dan tegas dari Facebook untuk menghapus Trump dari platformnya bertahun-tahun yang lalu, malah merupakan proses birokrasi selama berbulan-bulan karena kepemimpinan Facebook menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian mereka terhadap demokrasi kita,” kata Color Of Change Presiden Rashad Robinson, pengkritik lama Facebook.
"Dewan 'adalah tipu muslihat untuk mencegah tindakan regulasi," katanya. "Facebook tidak dapat dipercaya untuk mengatur dirinya sendiri, dan Kongres serta Gedung Putih harus turun tangan."
Sehari sebelum keputusan tersebut, Trump meluncurkan blog baru di situs pribadinya, Dari Meja Donald J Trump.
Meskipun halaman tersebut berisi video dramatis yang mengklaim, antara lain, 'SEBUAH SUARA KEBEBASAN MUNCUL', dan memuji 'TEMPAT UNTUK BERBICARA DENGAN BEBAS DAN AMAN', tapi halaman tersebut tidak lebih dari sekadar tampilan pernyataan terbaru Trump yang tersedia pula di tempat lain di situs web sehingga bisa dengan mudah dibagikan di Facebook dan Twitter, platform yang mencekalnya setelah kerusuhan di Capitol.
Dilarang dari media sosial, Trump telah menggunakan platform lain untuk menyampaikan pesannya dengan caranya sendiri. Trump sering melakukan wawancara dengan kantor berita yang bersahabat, dan telah mengirimkan email berisi pernyataan kepada wartawan melalui kantor resmi dan grup politiknya.***
Sumber: The Associated Press