Network
Juga hukum adat dengan mengedepankan peran para tokoh adat yang disebut Damang (Provinsi Kalimantan Tengah), Tomonggokng (Provinsi Kalimantan Barat), Kepala Adat (Provinsi Kalimantan Timur), Pemanca (Negara Bagian Sarawak) dan Anak Negeri (Negara Bagian Sabah).
4. Hasil Pertemuan Damai Tumbang Anoi, Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 22 Mei – 24 Juli 1894, menghasilkan sembilan poin 9 kesepakatan.
Ini dijabarkan dalam 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum adat, di antaranya menghentikan praktik perbudakan dan potong kepala manusia (kayau).
Hal ini sebagai bentuk pengukuhan kembali keberadaan Masyarakat Adat Suku Dayak dalam skala lebih luas dan mengikat, dari sudut pandang sosiologi dan antropologi.”
5. Dari sudut pandang sosiologi, Hukum Adat Dayak sebagai salah satu produk hukum asli Indonesia, sebuah sistem untuk mengatur komunitas dan masyarakat Adat Suku Dayak.
Ini berupa interaksi yang melahirkan adat berupa norma-norma, aturan-aturan, tata susila/etika, budaya, sistem nilai, dan hukum dalam kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat.”
6. Dari sudut pandang antropologi, dalam Mitos Suci, Masyarakat Adat Dayak, telah ada sejak penciptaan alam semesta, telah tinggal di Pulau Kalimantan atau Borneo.
Semua ini juga sudah sebelum adanya Kerajaan Hindu, Budha, Islam, Belanda, Jepang, Republik Indonesia, Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam.”
7. “Dalam Agama Kaharingan, salah satu agama asli Suku Dayak, manusia Suku Dayak terikat Hadat, berupa perintah-perintah atau tuntunan-tuntunan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa suci yang dialami para leluhur pada awal mula zaman.
Di mana dalam aplikasinya, kaya akan substansi nilai-nilai kehidupan, jalan menuju kedamaian di dalam hati, keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, keberagaman.
