Network
Karena itu, menurut Alumni Kursus Reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini, Pemerintah Indonesia harus belajar dari Krisis Ukraina.
Menurutnya, keberanian Rusia untuk menyerang Ukraina, tak lain untuk memberikan peringatan keras kepada AS dan NATO. Intinya, tidak ada tawar-menawar terkait ancaman keutuhan kedaulatan Federasi Rusia.
"Ini juga harus dijadikan evaluasi menyeluruh dalam menyusun geostrategi untuk menjalankan geopolitik Indonesia dari strategi pertahanan negara,” tambah Kimha.
Ekspansi pengaruh NATO dinilainya sudah menyasar wilayah negara non-aliansi, dan menyasar kepentingan Rusia dan China.
"Juga hal ini menjadi keprihatinan internasional, dan juga potensi perang baru, dalam rangka perebutan sumberdaya alam," kata Kimha.
“Karena bagaimanapun, harus dipahami, dua per tiga cadangan sumberdaya alam dunia, berada di Asia timur, terutama di kawasan Laut China Selatan, dan lebih khusus Indonesia," lanjutnya.
Sejarah perang antarnegara sebelumnya, tambah Kimha, selalu bermuara dari perebutan sumberdaya alam.
Kimha lebih lanjut menanggapi pernyataan pengamat militer dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr Connie Rahakundinie Bakrie, yang menilai bahwa posisi Rusia dan Indonesia memang sama dan harus waspada.
Menurut Kimha, setiap negara pecahan Union of Soviet Socialist Republic (USSR) sejak 25 Desember 1991, ingin menjadi anggota NATO, dan atau sedang dibujuk menjadi anggota NATO.
Kenyataan ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keutuhan kedaulatan Federasi Rusia, sehingga harus dilawan.
“Memang kita melihat, hubungan Indonesia dan Malaysia, relatif baik. Tapi, keputusan berani Rusia menyerbu tetangganya, Ukraina, harus dilihat sebagai alarm panjang bagi Indonesia," ujarnya.
