Network
“Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi.
Informasi NIK Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum.
Sedangkan informasi tanggal vaksinasi Presiden Jokowi dapat ditemukan melalui pemberitaan media massa,” tulis siaran pers itu.
Dalam siaran pers itu disebutkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsinya.
Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data, bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.
BSSN sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber sistem elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres nomor 28 tahun 2021 tentang BSSN.
Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi, akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem PeduliLindungi.
Hal itu sesuai PP PSTE, PM Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sementara itu dalam website https://pedulilindungi.id/ disebutkan bahwa data pengguna disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada pihak lain.
