Network
KALBAR TERKINI - Pengamat hukum, dan Kebijakan Publik Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar menyoroti semakin tingginya kriminalitas di kota Pontianak dan Kubu Raya.
Situasi yang membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman untuk beraktivitas, terutama pada tempat tempat yang agak sepi.
Bahkan ada beberapa kasus yang berhasil diungkap pihak kepolisian ternyata pelakunya anak muda dan diantaranya anak di bawah umur.
Kejahatan jalanan yang terjadi dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, dan menimbulkan keresahan.
Beberapa kasus bahkan kejahatan jalanan yang berujung tewasnya korban.
Menurut Herman, kondisi tersebut sangat kontra produktif dengan Pontianak sebagai kota dagang dan jasa.
"Sebagai kota dagang dan jasa seharus nya pemkot berusaha melakukan berbagai ikhtiar agar pontianak ini menjadi nyaman utk beraktifitas di berbagai tempat, tidak merasa takut ada nya tindak kejahatan.
Namun sangat di sayangkan Pemkot Pontianak seolah-olah abai dengan berbagai situasi di Pontianak, tidak ada langkah yang jelas dan terukur utk menciptakan Pontianak sebagai kota yang aman dan nyaman," ungkap Herman.
Herman juga mengkritik, saat ini seolah-olah pemkot menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian dan tidak ada upaya untk bersenergi dengan kepolisian.
Menurutnya kondisi tersebut sangat miris satpol PP yang dimiliki pemkot tidak difungsikan secara optimal.
Baca Juga: Ternyata Ini Sosok Dibalik Meninggalnya Anak PJ Gubernur Papua Pegunungan, Sudah di DO dari Kampus
"Kepolisan dan TNI sudah menempatkan personilnya di kelurahan sebagai Babinkantibmas dan Babinsa namun pemkot tidak ada upaya untuk membantu memfasilitasi mereka.
Pemkot tidak bisa hanya menyerahkan keamanan pada kepolisian semata, tapi seharusnya mengoptimalkan semua instrumen yang di miliki pemkot dan bersenergi dengan kepolisian," tambahnya.
Lebih lanjut Herman Hofi Munawar menjelaskan selama ini pemkot menyatakan Pontianak sebagai kota layak anak, dengan berbagai penghargaan yang di raih tapi fakta nya pelaku kriminal banyak dilakukan oleh anak, bahkan tidak sedikit anak umur terlibat prostitusi .
"Fakta nya saat ini Kota Pontianak sudah masuk pada darurat anak, anak sebagai pelaku kejahatan sekaligus anak menjaid objek tindak kejahatan.
Kita berharap pemkot jangan tutup mata, bahwa hari ini kejahatan dengan kekerasan belakangan semakin marak.
Perlu penanganan serius, dan membangun sinergi dengan berbagai pihak terutama kepolisian, serta Pol PP lebih dioptimalkan untuk merazia anak-anak yang berkeliaran pada jam belajar dan di malam hari.
Herman Hofi Munawar menjelaskan tempat nongkrong anak-anak sekarang telah beralih ke warkop atau warung di gang-gang, dan Patroli Pol PP.
"Harusnya tidak hanya pada jalan raya saja tapi masuk pada gang kecil.
Pol PP seharusnya membuka akses pada masyrakat untuk melaporkan jika ditemukan anak-anak yang nongkrong pada jam sekolah atau pada malam hari.
Kejahatan jalanan ini tentu saja membuat resah masyarakat.
Menciptakan situasi ketakutan untuk beraktivitas.
Apalagi di malam hari, sangat rawan dan harus hati-hati.
Keadaan ini semakin membatasi aktivitas masyarakat dan pasti berdampak pada perekonomian masyarakat,” lanjut Herman.
Tidak cuma itu Herman juga mengatakan tingginya angka kriminalitas itu menunjukan fenomena sosial yang semakin rusak yang tidak dapat dibebankan dengan kepolisian semata dalam penanganan.
Pemerintah daerah juga harus turun tangan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. Agar tak berdampak pada kriminalitas yang semakin marak.
“Yang kurang pas, pemerintah tidak ada upaya yang konkret mengatasi persoalan ini.
Seolah semua digantungkan dengan kepolisian, kasus yang terjadi dianggap biasa dan semua diselesaikan secara hukum,” ucap Herman.
Baca Juga: Ini Nih Biang Kerok Ransomware LockBit yang Diduga Retas Data 15 Juta Nasabah BSI
Menurutnya, proses hukum jadi penting dalam penenganan kasus kejahatan jalanan.
Tapi, persoalan keamanan juga berbicara pada sistem yang harus dibangun.
“Keterlibatan pihak terkait mesti dilakukan secara komprehensif dan terukur.
Tidak bisa memandang ini kewajiban kepolisian saja,” tuturnya.
Kepolisian dan Pemkot harus duduk bersama mencari solusi atas persoalan ini.
Sebab, kasus demi kasus yang terjadi telah membuat kecemasan di tengah masyarakat.
Instrumen pengamanan sudah ada.
Pemda mestinya membantu berbagai fasilitas yang diperlukan Babinkantibmas dengan menggunakan dana APBD agar kinerja mereka lebih optimal.
Pos kamling mesti dihidupkan lagi supaya bisa meningkatkan patroli keamanan komplek dan Desa.
Jika ini dilakukan, saya yakin angka kriminalitas dapat ditekan,” tegas Herman Hofi.***
