Network
KALBAR TERKINI - Permasalahan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan ‘pekerjaan rumah’ yang vital dan harus segera diatasi oleh pemerintah baik tingkat provinsi hingga pusat.
Hal ini karena sebagian besar ruas jalan di pelosok Bumi Khatulistiwa dalam kondisi rusak selama bertahun-tahun.
Padahal, keberadaan jalan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, yang otomatis juga langsung berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Jalan Panjang Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng Oleh Mendag Lutfi, Ternyata Anak Buah Sendiri Terlibat
Selain itu, letak geografis Kalbar dan seluruh provinsi di Kalimantan sendiri, sangat penting dari aspek politik dan keamanan nasional.
Ini karena di Pulau Borneo terdapat pula dua negara selain Indonesia, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam.
“Dari aspek ekonomi, hasil bumi yang kaya di Klabar, dan selama ini sudah menjadi soko guru ekonomi kerakyatan, yakni kelapa sawit, dan karet, kerap sudah diangkut ke tempat-tempat penjualan, karena terbentur masalah jalan yang rusak,” kata anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung kepada Kalbar-Terkini.com di Pontianak, Ibukota Kalbar, Kamis, 2 Juni 2022.
Pentingnya perhatian pemerintah pusat atas kondisi infrastruktur jalan di Kalbar, lanjut Tanjung yang juga Ketua Dewan Perwakikan Daerah (DPD) Partai Hanura Kalbar ini.
Baca Juga: Suyanto Tanjung Bidik Ketum PSSI Kalimantan Barat: Bertekad Jadikan Dunia Bola Lokal Jadi Industri!
Ini karena Bumi Khatulistiwa adalah penghasil sawit kedua terbesar di Indonesia setelah Provinsi Riau.
“Indonesia sendiri adalah negara eksportir CPO nomor satu dunia dari total lima negara, disusul Malaysia.
Jadi, sekali lagi, masalah jalan tetaplah penting, dan harus segera diatasi oleh pemerintah pusat.
Jadi, rakyat Kalbar juga dapat ikut menikmati hasil devisa dari ekspor CPO yang selama ini masuk ke kas negara,” tambah legislator DPRD Kalbar periode 2019-2024 dari Dapil Tujuh Kalbar (Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi).
Adapun panjang jalan di Kalbar, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2021, yakni total 18.315 kilometer.
Rinciannya, Jalan Negara 2.118 kilometer; Jalan Provinsi 1.538 nkilometer; dan Jalan Kabupaten/Kota: 14.662 kilometer
Tanjung lebih lanjut menyambut baik proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang sedang membangun 1,832 kilometer jalan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Proyek jalan ini berada di tiga provinsi sekaligus, yakni Kalbar, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara).
"Jalan akses dan perbatasan merupakan infrastruktur yang layak untuk strategi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebagaimana dilansir Tempo, menjelang akhir 2021.
Basuki menyebut bahwa kilometer jalan ini dibangun untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
Lalu, jalan ini diharapkan juga mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Pertama di Kalbar, dengan total panjang jalan 811 kilometer, yang sudah tembus seluruhnya, di mana per akhir 2021 sudah tembus seluruh.
Tapi, saat ini baru 363 kilometeryang diaspal, lalu dalam 172 kilometer sudah mengalami pengerasan dengan batu dan lapisan agregat, dan 277 kilometer lainnya masih berupa bidang tanah.
Kedua di Kaltim, dengan total panjang 406 kilometer, dan telah tembus seluruhnya. Dari panjang tersebut, baru 86 kilometer yang sudah diaspal.
Sedangkan 165 kilometer lagi, sudah dilapisi agregat, dan 155 kilometer dalam bentuk bidang tanah. Pada 2024, ruas jalan yang sudah ditargetkan, menjadi 295 kilometer.
Ketiga di Kaltara dengan total panjang 614 kilometer.Masih ada 36 kilometer jalan yang belum tembus, yakni di Desa Metulang, Kabupaten Malinau, hingga batas Kaltim.
Dari 614 kilometer, juga baru sembilan kilometer yang sudah diaspal, dan 188 kilometer dilapisi agregat.***
