Larangan Ekspor CPO, Dewan Kalbar, Suyanto Tanjung: Sikat ke Akar-akarnya, tapi Berikan Solusi bagi Petani

"Jadi, kita berharap semua perusahaan CPO di Kalbar untuk mematuhi instruksi gubernur," tegas Tanjung.

Sebaliknya, gubernur bersama instasi terkait diharapkan turun lansung ke lapanganu ntuk memantau harga.

"Tapi hingga hari ini, jangankan membeli TBS sesuai harga pemerintah, tapi perusahaan CPO justu tidak melakukan pembelian," tambah Tanjung.

Perusahaan-perusahaan CPO cenderung memanfaatkan momentum Lebaran, sengaja tutup lebih cepat.

"Bukanya juga lama sehigga petani semakin khawatir dengan kondisi seperti ini.

Baca Juga: Efek Penerapan MPO DMO Pemerintah, Stok Sawit Malaysia Terus Menipis, Harga Dunia CPO Terus Terkerek Naik

Makanya saya mengimbau gubernur bertindak sangat tegas, cabut izin perusahaan CPO yang terbukti melakukan pelanggaran itu," tgas Tanjung.

Dengan kondisi harga turun, biaya angkut TBS pun naik, lantaran harga mintak solar, pupuk dan biaya perawatan, juga naik.

"Jadi, pemerintah seharusnya mengkaji ulang larangan ekspor ini, dengan mengkombinasikan antara memenuhi kebutuhan CPO di dalam negeri, dan sisanya bisa ekspor," sarannya.

Menurut Tanjung, pemerintah pusat harus segera memberikan solusi.