Network
KUALA LUMPUR, KALBAR TERKINI - Video viral di medsos bahwa Malaysia terancam bangkrut langsung dibantah Menteri Keuangan (Menkeu) Tengku Zafrul Aziz.
Video menyebutkan, Malaysia membutuhkan bantuan keuangan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) karena menghadapi kebangkrutan
Menurut Safrul, dilansir Kalbar-Terkini.com dari Free Malaysia Today, Rabu, 14 September 2022, IMF tidak pernah menyatakan hal itu.
Malaysia diklaim tidak memiliki masalah ekonomi yang akan menyebabkan negara itu bangkrut.
"Sebaliknya, IMF yakin dengan prospek pertumbuhan negara," tegasnya.
Selain itu, Zafrul membeberkan laporan S&P Global Ratings terkait perekonomian Malaysia.
Ditegaskan, S&P Global Ratings juga mengharapkan perumusan kebijakan ekonomi Malaysia akan menempatkan negara itu pada posisi fiskal yang lebih kuat.
Hal itu diungkapkan Menkeu Malaysia dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya menanggapi video viral tersebut.
Zafrul menepis isi video viral itu sebagai tidak masuk akal.
Baca Juga: Simak Harga CPO Sudah Kembali ke Level Normal Hingga Minyak Sawit Indonesia Ungguli Malaysia
Selain itu, Pemerintah Malaysia tidak pernah mempekerjakan, atau menunjuk pihak mana pun untuk mengelola keuangannya.
"Yang penting Malaysia disiplin dalam membayar kewajiban utangnya," ujar Zafrul.
Zafrul juga menegaskan, Malaysia tidak pernah lalai membayar utang yang sudah jatuh tempo.
“IMF sendiri telah mengakui, tingkat utang Malaysia berada di tingkat yang dapat dikelola," lanjutnya.
"Jadi, apakah IMF dibayar oleh perusahaan konsultan untuk mengatakan ini?" kata Zafrul.
Baca Juga: Non-Muslim Sarawak Dituding Biang Korupsi di Malaysia, Presiden Partai Rasis 'Dipolisikan'!
Dibandingkan dengan negara lain, menurutnyam ekonomi Malaysia tetap kuat meskipun harus menghadapi tantangan pandemi.
Juga meskipun Malaysia menghadapi ketegangan geopolitik, yang mengakibatkan kenaikan harga energi dan pangan.
“Jadi, kemungkinan negara bangkrut dan perlu meminjam dari IMF sama sekali tidak benar,” katanya.
Hingga akhir Juni 2022, lanjut Zafrul, tingkat utang nasional sekitar 60 persen, jauh lebih rendah dari pagu utang wajib 65 persen.
Baca Juga: Presiden PAS Disebut 'tak Berpendidikan', Prof Jenin: Jangan Mimpi Memenangkan Pemilu Malaysia
Ditegaskan, kemampuan suatu negara untuk memperluas pinjamannya, tidak hanya bergantung pada rasio utang terhadap produk domestik bruto.
"Tetapi kemampuan utang dan keberlanjutan utangnya," tambah Zafrul.
“Sekali lagi, fundamental ekonomi negara solid, dan pertumbuhan kuartal III akan lebih baik lagi,” jelasnya.
Zafrul juga mencatat, kasus kebangkrutan individu di negara itu tidak meningkat.
"Sebaliknya, mereka berada dalam tren turun sejak 2016, termasuk periode kenaikan suku bunga kebijakan overnight pada 2018," katanya.
Ketika itu, kebangkrutan di kalangan anak muda yang berbisnis juga menunjukkan tren turun di tahun itu.
Tercatat sebanyak 5.283 kasus kepailitan, turun menjadi 3.948 kasus pada 2019, dan 2.844 kasus pada 2020.
"Pada 2021, 1.884 kasus, dan 515 kasus dari Januari hingga April lalu,” rincinya.
Peminjam juga secara bertahap keluar dari program bantuan pembayaran kembali pinjaman.
"Tren ini menunjukkan peningkatan pada kuartal pertama di mana naik menjadi 92 persen dari tingkat pembayaran sebelum pandemi," jelas Zafrul.
Klaim bahwa tingkat pengangguran meningkat juga tidak benar.
Menurut Zafrul, tingkat pengangguran menunjukkan penurunan.
Pada April dan Mei 2022, berada pada level 3,9 persen; Juni (3,8 persen), dan Juli (3,7 persen), terendah dibandingkan level tertinggi pada Mei 2020 sebesar 5,3% persen, dan sudah turun selama 12 bulan berturut-turut, ”tambahnya.
Sementara itu, IMF dalam siaran persnya nomor 21/134 mengingatkan bahwa perekomonian masalah sempat bermasalah.
Dewan Eksekutif IMF pada 28 April 2022 telah menyelesaikan konsultasi dengan Malaysia berdasarkan Pasal IV 2022.
Dilaporkan dari markasmya di Kota Washingtoln, AS, IMF menyatakan bahwa pemulihan ekonomia di Malaysia menguat.
Tetapi, ini tetap tidak merata. Wabah Delta yang parah pada medio 2021 mendorong tindakan nasional yang ketat.
Hal ini telah membatasi pertumbuhan PDB riil menjadi sekitar tigapersen, sementara inflasi terkendali sekitar duapersen.
Sektor manufaktur berorientasi ekspor, yang tetap beroperasi selama penutupan, telah menopang pertumbuhan.
Sementara sektor pertanian berjuang dengan kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan.
Hal ini karena arus pekerja migran yang lebih rendah.
Sektor-sektor intensif, termasuk pariwisata, sangat terpukul.
Tapi, respons kebijakan pandemi yang cepat, substansial, dan multi-cabang, berhasil mendukung perekonomian Malaysia.
Total pengeluaran anggaran terkait COVID-19 di Malaysia berjumlah RM39 miliar (sekitar 2½ persen dari PDB) pada 2021.
Persentase ini lebi dua kali lipat RM17 miliar yang dianggarkan pada awalnya, dan di atas RM38 miliar yang dihabiskan pada 2020.
Akibatnya, defisit pemerintah federal mencapai sekitar 6½ persen PDB pada 2021, lebih tinggi dari defisit sekitar 5½ yang diperkirakan dalam APBN 2021.
Utang pemerintah federal diperkirakan mencapai 63 persen dari PDB, di bawah pagu utang domestik 65 persen dari PDB.
BNM telah mempertahankan sikap kebijakan moneter yang akomodatif.
Ini ditandai tingkat kebijakan yang tidak berubah pada rekor terendah 1¾ persen hingga awal 2022.
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan solid dalam jangka menengah.
Meskipun begitu, risiko kerusakan ekonomi jangka panjang adalah nyata.
Pertumbuhan pada 2022 diproyeksikan sekitar 5¾ persen, didorong permintaan domestik yang terpendam.
Ini dilatarbelakangi oleh tingkat vaksinasi yang tinggi, dan pembatasan pergerakan yang terbatas, serta permintaan eksternal yang terus kuat.
Namun, pandemi dapat menyebabkan kerugian PDB permanen, dan hambatan pada output potensial.
Inflasi diproyeksikan stabil pada sekitar 2½ persen, meskipun tantangan rantai pasokan bersifat sementara.
Surplus transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit secara bertahap dalam jangka menengah, karena konsumsi dan impor terkait modal telah pulih.
Sedangkan arus pariwisata asing telah meningkat secara bertahap saat ekonomi dibuka kembali.
Direktur Eksekutif IMG menyambut baik pemulihan ekonomi bertahap di Malaysia.
Ini didukung peluncuran vaksin yang mengesankan serta dukungan kebijakan yang cepat dan multi-cabang.
Secara bersamaan, Direksi IMF mencatat bahwa pemulihan tetap tidak merata.
Risikonya, terjadi penurunan yang substansial, termasuk dari pandemi yang sedang berlangsung dan perang di Ukraina.
Dalam konteks ini, Direksi UMF meminta pihak berwenang untuk mengkalibrasi kebijakan makroekonomi dengan laju pemulihan.
Semua ini harus mendapat dukungan kebijakan yang ditargetkan berkelanjutan dalam waktu dekat.
Juga sambil menjaga ruang kebijakan untuk menanggapi risiko penurunan dan mempercepat reformasi struktural.
Direksi IMF menyerukan dukungan fiskal yang ditargetkan secara berkelanjutan.
Fokusnya pada sektor-sektor yang rentan dan terpukul karena kesenjangan output terus menutup, diikuti konsolidasi fiskal bertahap.
Dalam hal ini, IMF menyambut baik komitmen pihak berwenang di Malaysia terkait kesinambungan fiskal.
Komitmen ini didukung oleh strategi pendapatan jangka menengah dan Undang-undang Tanggung Jawab Fiskal.
Direksi IMF menyambut baik sikap kebijakan moneter Malaysia yang akomodatif.
IMF sepakat bahwa kebijakan moneter harus tetap bergantung pada data.
Selain itu IMF menyambut baik kerja sama pihak berwenang Malaysia dalam operasionalisasi kerangka kebijakan terpadu (IPF).
Direksi mencatat, komitmen pihak berwenang untuk fleksibilitas nilai tukar, akan terus melayani negara dengan baik.
Karena itu IMF mendorong kemajuan berkelanjutan dalam mengatasi kerentanan yang mendasarinya.
Ini dengan pandangan untuk menghapus langkah-langkah aliran modal secara bertahap sesuai kondisi pasar.
Direksi mencatat bahwa sektor keuangan tetap tangguh.
Pun IMF menyambut baik pelonggaran langkah-langkah kesabaran oleh pihak berwenang.
Juga terkait pendekatan Pemerintah Malaysia yang kiat bertarget terhadap langkah-langkah dukungan keuangan.
Direksi IMF juga mengamati implementasi Rencana Malaysia ke-12.
Fokusnya adalah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan ekonomi digital dan hijau, dan penguatan tata kelola fiskal.
Ini akan membantu meminimalkan jaringan parut ekonomi terkait pandemi sambil mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut IMF. Malaysia cukup kuat ketimbang yang dijamin oleh fundamental ekonomi dan kebijakan yang diinginkan.
Direksi IMF juga menyerukan kebijakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial.
Hal ini untuk mendukung pemulihan inklusif dan memfasilitasi penyeimbangan kembali perekonomian secara eksternal.
IMF M memuji pihak berwenang atas adopsi kebijakan iklim yang akan meningkatkan kapasitas adaptif Malaysia.
Ini juga secara ambisius alan meningkatkan peran alaysia dalam upaya mitigasi global.
IMF menyarankan tentang prioritas-prioritas penting, yakni reformasi tata kelola dan antikorupsi yang kuat,.
"Juga kerangka kerja APU/PPT yang disempurnakan,, dan liberalisasi perdagangan lebih lanjut juga merupakan prioritas penting," tegas IMF.***
Sumber: Free Malaysia Today, rilis IMF
