Network
KALBAR TERKINI – Kontrovesi kebijakan tentang pelarangan berjilbab di Karnatakan, India semakin memanas beberapa hari lalu.
Ketika para pemimpin partai oposisi India menyerang pemerintah setempat karena mempertahankan kebijakan tersebut.
Kejadian ini bermula pada Desember 2021 ketika sebuah perguruan tinggi wanita di distrik Udupi negara bagian melarang enam Mahasiswi dari kelas karena mengenakan jilbab tradisional.
Berbagai Siswa muslim disana pun memprotes tindakan tersebut hingga memicu konflik hingga berminggu-mingu lamanya.
Pemerintah negara bagian Karnataka, yang dijalankan oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, Perdana Menteri Narendra Modi, membela larangan yang diperkenalkan oleh sekitar enam pusat pendidikan yang dikelola pemerintah yang menyebabkan protes nasional.
Adapun untuk selengkapnya, mengenai kejadian ini lebih lanjut, seperti dikutip dari laman thenationalnews.com, berbagai saling tuduh menuduh hingga lainnya dilakukan para pembela kebijakan dan penolakan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Rilis Pedoman Media Baru, Taliban Larang Drama Sinetron dan Presenter Harus Hijab Islami
Rahul Gandhi, pemimpin partai Kongres oposisi utama India, pada hari Sabtu menuduh pemerintah "merampok" masa depan gadis- gadis itu.
“Dengan membiarkan hijab siswa menghalangi pendidikan mereka, kita merampok masa depan putri-putri India,” tulis Gandhi di Twitter.
Anggota Kongres dan mantan Ketua Menteri Karnataka Siddaramaiah menuduh pemerintah "berencana untuk mencabut pendidikan siswa perempuan".
Baca Juga: Korea Utara Meretas Pertukaran Kripto untuk Mendanai Program Senjata Nuklir dan Balistik
Beberapa partai oposisi di parlemen juga mengkritik pembelaan pemerintah negara bagian terhadap larangan tersebut.
“Perempuan, anak-anak berhijab tidak diperbolehkan masuk ke gerbang kampus di Karnataka, pemerintah harus segera menindak mereka,” kata S Senthilkumar dari partai Dravida Munnetra Kazhagam.
Kehebohan politik dipicu oleh video di media sosial yang menunjukkan para pejabat di Sekolah Tinggi Seni dan Sains Bhandarkars di Kundapur menolak masuknya puluhan mahasiswi yang mengenakan jilbab pada hari Jumat.
Mahasiswi Muslim mengatakan kebijakan tanpa hijab diperkenalkan tiba-tiba ketika kampus dibuka kembali pada 21 Januari, setelah masa pandemi Covid-19.
Lima siswa menentang larangan tersebut dalam sebuah petisi ke Pengadilan Tinggi Karnataka pada hari Selasa, dengan alasan bahwa itu melanggar hak konstitusional mereka untuk menjalankan keyakinan agama mereka.
Pemerintah negara bagian telah menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki hak untuk memutuskan aturan berpakaian siswa untuk menjaga keseragaman dan keharmonisan.
BC Nagesh, menteri pendidikan junior negara bagian itu, mengklaim para siswa dimanipulasi oleh komunitas Muslim.
“Tidak ada gadis yang dihentikan, tetapi diminta untuk mengikuti seragam yang diputuskan oleh perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Itu (hijab) bertentangan dengan keseragaman, mereka bisa memakai burqa dan hijab tetapi harus melepasnya sekali di dalam kelas,” kata Nagesh kepada The National.
Baca Juga: Trader Kripto Dari Brasil Tewas Tertembak Menggenaskan Dalam Mobil Sendiri
Lantas ia pun menambahkan bahwa ada oknum (seseorang/kelompok) tertentu memanfaatkan ini untuk megadu-domba, tentunya seperti yang dimaksud beberapa para politikus.
“Mereka mengikuti aturan ini sejauh ini dan disiplin; ada tangan yang menentang pendidikan perempuan dari komunitas tertentu,” lanjut ujarnya.
Dalam sambutan yang menggemakan retorika nasionalis Hindu, anggota parlemen BJP Pratap Sinha, yang mewakili Mysore di Karnataka, mengatakan para siswa muslim dapat mengenakan sesuai agamanya jika bersekolah di sekolah khusus keagamaan (madrasah).
“mengenakan peci atau jilbab di madrasah tetapi tidak di lembaga pendidikan pemerintah atau swasta,” kata anggota parlemen BJP Pratap Sinha, mewakili Karnataka, India.
Jika siswa tidak ingin mematuhi itu, Sinha mengatakan mereka bisa pergi ke "negara terpisah yang diberikan pada tahun 1947", referensi ke Pakistan, di mana Islam adalah agama negara.
Sumber Artikel: thenationalnews.com.***
