Network
MOSKOW, KALBAR TERKINI - Sanksi bertarget yang diberlakukan AS dan Uni Eropa terhadap individu dan organisasi di Rusia dianggap tak berdasar dan mencampuri uruan di dalam negeri negara tersebut.
Namun, Kremlin menyatakan, sanksi tanpa perasaan itu, tidak akan membawa efek kepada pihaknya. "Mereka tidak dapat menghasilkan efek apa pun, dan tanpa perasaan apa pun. Kami hanya bisa mengungkapkan penyesalan dan keterkejutan," tegas Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov di Moskow, Ibu Kota Rusia, Rabu, 3 Maret 2021.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari TASS, pembatasan tersebut tidak dapat diterima. "Mereka menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada hubungan, yang sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan," lanjutnya.
Baca Juga: Pangkalan AS di Irak Dihantam Roket, Paus Francis Terancam!
Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah hubungan Rusia dengan AS dan Uni Eropa. Menurutnya, sanksi baru yang diberlakukan AS terhadap beberapa warga Rusia ini, pada dasarnya meniru pembatasan yang diberlakukan kepada mereka di bawah undang-undang Rusia.
"Jika seseorang berbicara tentang orang-orang tertentu, kepada siapa saja yang dikenai sanksi atau lebih tepatnya pembatasan, maka itu secara praktis merupakan duplikasi dari pembatasan yang ditempatkan pada orang-orang ini di bawah hukum Rusia," tegas perwakilan Kremlin ini.
Dengan sanksi itu, lanjut Peskov, orang-orang Rusia ini tidak pergi ke luar negeri, tidak memiliki hak untuk membuka rekening di bank asing, dan tidak memiliki hak untuk memiliki properti di luar negeri.
Baca Juga: 'Gegara' Bos-bosnya di Beijing, Orang China di Australia kerap Diserang
Ditanya apakah Kremlin dapat memberikan penjelasan mengapa AS dan Uni Eropa memberikan sanksi berupa pembatasan yang ditargetkan, Peskov menjawab: "Bukan urusan kami untuk menjelaskan motivasi."
Peskov menambahkan, soal apakah sanksi itu ditargetkan atau tidak, sanksi itu dianggapnya tidak masuk akal dan tidak berdasar.
Sanksi tersebut, menurut catatan Kalbar-Terkini.com, terkait dengan penahanan Pemerintah Rusia terhadap tokoh oposisi Alexei Anatolievich Navalny, tak lama setelah mendarat di Moskwa, Minggu, 17 Januari 2021.
Dalam persidangan yang berlangsung relatif cepat, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 30 hari kepadanya dengan tuduhan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Meski berada di bui, perlawanan terhadap pemilik The Anti-Corruption Foundation di Rusia ini ters digelar lewat berbagai aksi demo di negara itu.
Pada Selasa, 2 Maret 2021, Washington menjatuhkan sanksi ke Rusia dengan menyasar Direktur Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) Alexander Bortnikov, Wakil Kepala Staf Kantor Eksekutif Kepresidenan Pertama Sergei Kiriyenko, Jaksa Agung Igor Krasnov, empat orang lainnya, dan sejumlah perusahaan serta institusi.
Baca Juga: Yaman Kelaparan, Housthi makin Ganas, AS tentang Sanksi: Luar Biasa Menderita!
Sanksi AS ini, terutama mencakup penolakan kredit, jaminan kredit, atau bantuan keuangan apa pun kepada Rusia oleh lembaga pemerintah AS dan larangan ekspor ke Rusia atas barang dan teknologi yang sensitif terhadap keamanan.
Sanksi tersebut juga menyasar, antara lain, Institut Riset Pusat ke-33 dan Pusat Ilmiah Kementerian Pertahanan Rusia ke-27 serta Institut Riset Kimia dan Teknologi Organik Negara.
Pada hari yang sama, Uni Eropa memperluas sanksinya sendiri terhadap Rusia, memasukkan Jaksa Agung Rusia ke daftar hitam, Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrykin, Kepala Layanan Lembaga Pemasyarakatan Federal Alexander Kalashnikov dan Direktur Pengawal Nasional Viktor Zolotov. Mereka semua dilarang memasuki Uni Eropa dan juga tak boleh memiliki rekening bank di bank Uni Eropa.***
Sumber: TASS
