KALBAR TERKINI - Kematian mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe bisa saja bermotif politik.
Klaim si penembak tentang dendamnya kepada Abe terkait agama tertentu masih perlu didalami lagi.
Masalahnya, berbagai kebijakan politik Abe terus membayangi arena politik di Jepang selama masa jabatannya sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Negeri Dai Nippon.
Bahkan, bayangan itu tetap ada dan bertahan lama setelah Abe tak menjadi PM, di mana berbagai kebijakannya terys dilawan oleh partai-partai opisisi.
Baca Juga: Pengawalan terhadap Abe Ceroboh, Pelajaran Penting bagi Indonesia ketika Wiranto Ditikam
Hal ini termasuk upaya Abe untuk mengandemen Konstitusi Jepang terkait peningkatan anggaran militer Jepang di masa depan.
Hingga detik-detik terakhir penembakan itu, dilansir Kalbar-Terkini.com dari The Asahi Shimbun, Minggu 10 Juli 2022, Abe terus menyuarakan isu-isu yang dianggapnya penting itu.
Pembunuhannya di Prefektur Nara, Jumat, 8 Juli 2022,diprediksi akan mengguncang keseimbangan politik yang membentuk fondasi pemerintahan Kishida Fumio.
Kishida sering berkonsultasi dengan Abe, pemimpin terlama di negara itu, sebelum Kishida membuat keputusan politik, dan kebijakan besar.
Baca Juga: Pengawalan terhadap Abe Ceroboh, Pelajaran Penting bagi Indonesia ketika Wiranto Ditikam
Selama tujuh tahun delapan bulan memegang kekuasaan untuk kedua kalinya, Abe memperjuangkan pula reformasi ekonomi yang ambisius.
Selain itu, ambisiAbe ini dikaitkan pula dengan inisiatif keamanan nasionalnya yang akan memiliki efek jangka panjang di masyarakat.
Abe memimpin pula Partai Demokrat Liberal (LDP_), partai yang berkuasa dan sukses mengusung Kishida, meriah kemenangan dalam pemilu nasional lalu meskipun terjadi skandal.
Abe menjadi ketua faksi LDP setelah mengundurkan diri sebagai PM pada 2020 karena alasan kesehatan.
Baca Juga: Profil Shinzo Abe, Mantan PM Jepang yang Tewas Tertembak Mantan AL, Jabat PM 14 Tahun
Sejak itu Abe menjadi salah satu anggota faksi yang memegang jabatan penting di Kabinet Kishida dan juga di jajaran eksekutif LDP.
Selain itu terdapat juga Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno; Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, adik Abe; Koichi Haguida, menteri ekonomi; dan Tatsuo Fukuda, Ketua Dewan Umum LDP.
“Dia adalah politisi Jepang paling terkenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” kata seorang eksekutif LDP.
Beberapa rekan Kishida mengemukakan kekhawatiran bahwa kematian Abe akan memicu terburu-burunya pengisian kekosongan politik besar yang telah muncul.
Hal ini juga dianggap mengganggu keseimbangan yang telah ada.
Abe secara konsisten berbicara tentang topik yang disukainya, dan daftar teratasnya adalah revisi konstitusi.
Terlepas dari upayanya selama bertahun-tahun, Abe tidak dapat mendorong diskusi ke depan tentang amandemen Konstitusi Jepang yang pasifis, selama dia menjadi perdana menteri.
Hal ini sebagian disebabkan oleh perlawanan kuat dari partai-partai oposis.
Ini karena mereka khawatir lantaran Abe terus menyerukan langah-langkah kebijakannya yang begitu drastis.
Tetapi, Abe terus meminta persetujuan awal dari empat proposal amandemen yang dibuat oleh LDP pada 2018.
Ini dilakukannya ketika masih menjadi PM. Diantaranya, penjabaran tentang keberadaan hukum Pasukan Bela Diri dalam konstitusi.
Juga Abe bersikeras menambahkan ketentuan untuk menghadapi keadaan darurat besar, seperti bencana alam.
Abe telah memberi tahu seorang rekan, mengacu pada prospek revisi konstitusi, jika LDP memenangkan pemilihan Majelis Tinggi pada Minggu, 10 Juli 2022 ini,
Abe juga memiliki pandangan yang kuat tentang paket langkah-langkah ekonomi 'Abenomics'.
Langkah-langkah ini kerap digembar-gemborkan mencakup kebijakan pelonggaran moneter, dan pengeluaran pemerintah yang agresif.
Selain itu Abe mempermasalahkan langkah-langkah untuk mencoba menempatkan penekanan yang lebih besar pada pemulihan kesehatan fiskal negar.
Dia berusaha pula memblokir masuknya tenggat waktu tertentu untuk mencapai surplus dalam keseimbangan utama pemerintah.
Istilah ini mengacu pada penggunaan pajak dan pendapatan lainnya untuk menutupi program dari jaminan sosial hingga proyek pekerjaan umum tanpa harus menerbitkan obligasi pemerintah baru.
Abe lebih jauh menyarankan bahwa siapa pun yang menggantikan Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, yang masa jabatannya berakhir musim semi mendatang, harus mempertahankan kebijakan moneter ultra-longgar.
Kuroda diangkat ke jabatan itu oleh Abe pada 2013.
Sementara itu, 'anak didik Abe', Kishida pada 8 Juli 2022 menyatakan bahwa tidak akan ada penundaan untuk memajukan masalah administratif.
Kishida menyatakan itu walaupun gelombang kejut masih bergema di kalangan politik dan negara pada umumnya.
Dan dengan pemungutan suara Majelis Tinggi Jepang yang hanya dua hari lagi, Kishida berkata: “Saya berharap publik akan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi demokrasi di Jepang."
"Saya meminta mereka bekerja sama dengan kami untuk melindungi demokrasi," lanjutnya.
Abe sendiri telah menggunakan kampanye pemilihan Majelis Tinggi, untuk fokus ke 'urusan yang belum selesai' selama masa jabatannya yang panjang sebagai PM.
Tetapi tidak jelas, bahkan di antara kalangan politisi terkait apakah Kishida, tertarik untuk membantu Abe mewujudkan tujuan yang telah lama dipegangnya untuk merevisi Konstitusi pasifis Jepang.
Hanya saja, Kishida ternyata mendukung wacana Abe itu, sebagaimana dinyatakan pada 21 Juni 2022 di hadapan para pemimpin dari sembilan partai besar di Japan National Press Club.
Menurut Kishida, penting untuk menyusun proposal
terkairt revisi konstitusi, yang dapat memperoleh dukungan dari dua pertiga anggota dari dua kamar Diet yang diperlukan, untuk memulai amandemen.
Namun, Kishida sebagian besar bungkam tentang masalah ini, sejak kampanye resmi untuk pemilihan Majelis Tinggi pada 10 Juli 2022 dimulai pada hari berikutnya.
Kishida malah menekankan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi lonjakan harga konsumen.
Jika Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan mitra koalisi junior Komeito muncul sebagai pemenang dalam pemilihan, maka Kishida tidak perlu khawatir mengadakan pemilihan nasional selama tiga tahun.
Namun, pidatonya selama kampanye pemilihan Majelis Tinggi telah meninggalkan ketidakpastian kebijakan, yang akan menjadi fokus pemerintahannya selama “periode emas” ketenangan politik ini.
Banyak masalah yang perlu mendapat perhatian di Jepang, termasuk bagaimana menangani populasi yang menyusut dengan cepat dan beruban.
Pun terkait bagaimana memperbaiki program jaminan sosial yang reyot yang sebagian besar diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Beberapa rekan dekat Kishida menyatakan dia serius untuk merevisi konstitusi.
Kishida juga bakal menjadi orang pertama yang mengubah undang-undang tertinggi pascaperang yang juga akan menjadi warisan politiknya.
Tetapi, yang lain menilai bahwa Kishida hanya menyebutkan kemungkinan revisi untuk memberikan pesan yang mudah bagi elemen konservatif di LDP.
Menurut mereka, Kishida tidak berniat menyentuh konstitusi.
Abe sendiri menghabiskan tujuh tahun delapan bulan di pos kepemimpinan puncaknya, dan masih belum bisa mendorong revisi konstitusi.
Dalam pidato kampanye baru-baru ini di Yachiyo, Prefektur Chiba, Abe menunjukkan bahwa Jepang membutuhkan perubahan.
“Militer Ukraina mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ukraina, maka Pasukan Bela Diri (SDF) akan melindungi Jepang,” katanya.
Abe telah mendorong perubahan dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang menolak perang, dan melarang Jepang mempertahankan angkatan darat, laut dan udara.
Menurut Abe, Pasal 9 harus diamandemen sesegera mungkin untuk mengakhiri perdebatan tentang apakah SDF merupakan pelanggaran konstitusi.
Selama sesi Diet baru-baru ini, Abe menyerukan diskusi di komisi Majelis Rendah tentang konstitusi untuk fokus pada Pasal 9.
Tapi Kishida bukan satu-satunya yang tidak menyukai antusiasme Abe.
Mitra koalisi junior Komeito, misalnya, tidak mendukung amandemen Pasal 9 sama sekali.
Bahkan, partai telah memasukkan kata-kata kampanye Majelis Tinggi ke dalam platformnya untuk mempertahankan artikel itu apa adanya.
Pemimpin Komeito, Natsuo Yamaguchi telah berulang kali menyatakan bahwa kebanyakan orang Jepang sekarang adalah mengakui SDF sebagai konstitusional.
Dengan demikian, tidak perlu menulis ulang konstitusi untuk memungkinkan SDF terus menjalankan tugasnya.
Kenta Izumi, ketua oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang, telah mengangkat poin serupa.
Dia menyatakan tidak percaya bahwa SDF berada dalam posisi yang tidak stabil, hanya karena beberapa orang mungkin menilai bahwa itu melanggar konstitusi.***
Sumber: The Asahi Shimbun