NEW DELHI, KALBAR TERKINI - India mengecam pernyataan pelapor khusus PBB yang mempertanyakan netralitas dan objektivitasnya terkait perubahan konstitusi di Negara Bagian Kashmir. Apalagi pernyataan ini dirilis ketika India menjadi tuan rumah pertemuan diplomat internasional.
Dilansir Kalbarterkini.com dari Reuters, Sabtu, 20 Februari 2021, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava menyatakan, rilis tersebut sangat disayangkan. Apalagi bertepatan ketika kawasan otonomi khusus (otsus) tersebut menjadi lokasi pertemuan para diplomat.
Lebih disayangkan lagi, kedua pelapor khusus PBB mengait-ngaitkan pernyataannya dengan soal kebebasan beragama dan minoritas di dua negara bagian itu. Keputusan mengakhiri otonomi negara bagian Jammu dan Kashmir pada 2020 dan memberlakukan undang-undang (UU) baru, dianggap dapat membatasi partisipasi politik Muslim. Di antaranya, soal pekerjaan dan kepemilikan tanah.
Baca Juga: Unjuk Rasa Menggila di Spanyol, Massa Bakar Toko dan Bank
Menurut Srivastava, Jammu dan juga Kashmir, merupakan bagian integral India. Maksud dari perubahan konstitusi yang diberlakukan Parlemen India ini, supaya UU yang berlaku di seluruh India, akan berlaku pula untuk orang-orang Kashmir. Dengan demikian, mereka memiliki hak hukum yang sama dengan rakyat India lainnya.
"Siaran pers ini mempertanyakan prinsip-prinsip objektivitas dan netralitas yang lebih besar yang diamanatkan oleh SR (pelapor khusus) oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk dipatuhi," kata Srivastava dalam pernyataannya, Kamis, 18 Februari 2021 malam.
Srivasta menegaskan, pernyataan kedua pelapor khusus itu dirilis saat India menjadi tuan rumah bagi pertemuan diplomat internasional di Kashmir. Padahal, kunjungan kalangan diplomat asing ini untuk menunjukkan tentang upaya memulihkan keadaan normal setahun setelah perubahan status otonomi khusus Kashmir.
Sementara Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan, pencabutan status khusus Kashmir untuk mengintegrasikan Kashmir dengan seluruh India sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang semakin terbuka dan lebih cepat.
Baca Juga: Kontak Tembak Dengan TNI-Polri, Satu Anggota KKB Papua Tewas
Aksi kekerasan kerap terjadi di Kashmir. Pada Jumat, 19 Februari 2021 pagi, menurut Kepala polisi Vijay Kumar, gerilyawan menewaskan tiga rekannya dalam dua serangan terpisah di kota utama Srinagar, beberapa jam setelah pasukan keamanan membunuh tiga gerilyawan dalam serangan di sebuah desa di selatan Kashmir.
Lebih 50 ribu orang telah tewas dalam pemberontakan melawan militer India di Kashmir yang berlangsung sejak 1989, menurut jumlah korban versi pemerintah. Sedangkan data lain menyebutkan, korbannya lebih dari 100 ribu orang.
Diperebutkan Dunia
Terletak di utara sub-benua India, Kashmir merupakan nama sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Himalaya. Secara politik, dilansir Kalbarterkini.com dari Wikipedia, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang lebih besar, termasuk kawasan Jammu, Kashmir, dan Ladakh.
Lembahnya yang sangat subur dikelilingi oleh pegunungan dan dialiri banyak aliran dari lembah-lembah sehingga Kashmir tercatat sebagai salah satu tempat yang indah di dunia. Srinagar, ibu kota kuno Kashmir, terletak di dekat Danau Dal yang terkenal karena kanal dan rumah perahunya. Berada di ketinggian 1.600 DPL, m atau 5.200 kaki), Kashmir menjadi ibu kota musim panas bagi banyak penakluk asing. Di luar kota terdapat taman Shalimar yang indah, dibuat oleh Jahangir, kaisar Mughal pada 1619.
Baca Juga: Jual Senjata ke Myanmar, Pengamat China: Wajar Tentara Beli Senjata, 'kan' Menjaga Keamanan Nasional
Kashmir terbagi oleh tiga negara: Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah, bagian selatan Jammu dan Kashmir, serta Tiongkok menguasai timur laut yakni kawasan Aksai Chin.
Meskipun Kashmir wilayah dalam praktiknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan China. Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir sehingga mereka menolak klaim India atas wilayah ini.
Sementara bagi kalangan pembela HAM, Kashmir harus menjadi suatu wilayah yang merdeka, namun ditentang oleh India dan Pakistan.
Kashmir merupakan salah satu wilayah tak bertuan yang diperebutkan di dunia. Peta buatan Barat menggambarkan Kashmir dengan garis bertitik untuk menandai batasan yang tidak pasti.***
Sumber: Reuters