Network
CANBERRA, KALBAR TERKINI - Mulai pekan depan, Facebook disusul Google di Australia, harus membayar ke penerbit untuk pemuatan berita di halamannya baik yang diunggah user atau terpasang. Keharusan ini pertama kali diberlakukan untuk Facebook dengan tiga penerbit di Benua Kanguru.
Facebook menyatakan, pengikatan secara hukum atau letter of intent telah ditandatangani dengan tiga perusahaan berita independen, yakni Private Media, Schwartz Media dan Solstice Media.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Associated Press, Jumat, 26 Februari 2021, Facebook sejak Jumat sudah mengumumkan perjanjian awal dengan tiga penerbit Australia tersebut, sehari setelah Parlemen Australia mengeluarkan sebuah undang-undang (UU).
Baca Juga: Bintangi Tom & Jerry, Nicky Jam jadi Kepala Geng Kucing, Musuh Tom
UU itu membuat raksasa digital ini membayar untuk berita. "Perjanjian komersial tunduk pada penandatanganan perjanjian penuh dalam 60 hari ke depan. Kesepakatan ini akan membawa daftar baru jurnalisme premium, termasuk beberapa konten berbayar sebelumnya ke Facebook," kata pernyataan Facebook.
Menurut Kepala eksekutif Schwartz Media, Rebecca Costello , kesepakatan itu akan membantu perusahaannya untuk terus menghasilkan jurnalisme independen. "Tidak pernah lebih penting daripada sekarang ini untuk memiliki pluralitas suara di pers Australia," katanya.
Senada itu, Kepala eksekutif Private Media Will Hayward meyatakan, kesepakatan baru itu dibangun di atas kemitraan Facebook yang sudah ada.
Baca Juga: Usia Ayah-Anak , Foster dan McPhee makin Lengket
Parlemen Australia pada Kamis, 25 Februari 2021, tmengesahkan amandemen terakhir yang disebut Kode Tawar Media Berita. Sebagai imbalan atas perubahan tersebut, Facebook setuju untuk mencabut larangan selama enam hari bagi warga Australia untuk mengakses dan berbagi berita.
Google Menyusul
Google, satu-satunya raksasa digital lain yang ditargetkan oleh UU tersebut, hampir mencapai kesepakatan lisensi konten dengan beberapa penerbit berita terbesar Australia, termasuk Rupert Murdoch’s News Corp dan Seven West Media.
Menurut Perdana Menteri Scott Morrison, UU Australia yang baru, sangat penting untuk kesepakatan yang dinegosiasikan oleh bisnis media Australia dengan dua raksasa pintu gerbang internet tersebut.
Berdasarkan UU, jika sebuah platform tidak dapat mencapai kesepakatan dengan bisnis berita, maka panel arbitrase dapat ditunjuk untuk menetapkan harga jurnalisme yang mengikat secara hukum. "Raksasa teknologi global sedang mengubah dunia, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai dunia," kata Morrison kepada wartawan.
“Orang-orang dalam masyarakat bebas seperti Australia, yang pergi ke kotak suara dan yang perg dan memilih, itulah sebenarnya yang harus mengatur dunia,” tambah Morrison.
Wakil Presiden Urusan Global Facebook. Nick Clegg, Rabu, 24 Februari 2021 mem-posting kritik terhadap hukum Australia yang bertujuan untuk menetapkan harga adil bagi jurnalisme Australia yang ditampilkan oleh platform digital.
Baca Juga: Mesin Berulah, Boeing 777 Mendarat Darurat di Moskow
"Sungguh ironis bahwa beberapa penerbit terbesar yang telah lama mendukung pasar bebas dan usaha komersial sukarela, sekarang ini tampaknya mendukung penetapan harga yang disponsori negara," tulis mantan wakil Perdana Menteri Inggris ini.
Ketua Eksekutif News Corp Perwakilan Australia, Michael Miller menyatakan pekan lalu, pihaknya telah melakukan negosiasi pembayaran dengan Facebook. “Kami berurusan baik-baik dengan Facebook selama beberapa bulan terakhir, " kata Miller ketika berbicara tentang keragaman media di depan Senat Australia.
News Corp memiliki sebagian besar surat kabar utama Australia. Beberapa analis berpendapat, kerajaan media internasional yang berbasis di AS telah mendorong pemerintah konservatif Australia sehingga membuat Facebook dan Google membayar. Grup media raksasa ini juga telah mengumumkan kesepakatan bisnisnya dengan Google yang mencakup operasional di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.***
Sumber: Associated Press
