Network
KALBAR TERKINI - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah menyatakan ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika jika InJourney tidak sanggup melanjutkan karena terlilit utang.
Zulkieflimansyah menyatakan pengambilan alihan tersebut sebagai tanggapan rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi Rp100 miliar.
"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB.
Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ungkap Zulkieflimansyah di Mataram dilansir dari Antara, Sabtu 17 Juni 2023.
Menurut Zulkieflimansyah, ada kekeliruan dari InJourney yang ingin menghapuskan WSBK yang seharusnya Sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk banyak ajang lainnya, bukan malah mengurangi agenda kegiatan.
"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika.
Ini malah mengurangi," tambahnya.
Dia menambahkan, kegiatan olahraga tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas sehingga tak jarang pihak penyelenggaranya merugi.
Namun Zulkieflimansyah berpendapat lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.
Zulkieflimansyah yakin Sirkuit Mandalika bisa meningkatkan pariwisata NTB secara signifikan lewat berbagai agenda kegiatan, seperti WSBK, MotoGP, MXGP, Enduro dan lain-lain.
Menurutnya, agenda-agenda tersebut bisa menajamkan posisi NTB sebagai daerah sport tourism sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyond Bali," ujarnya.
Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney blak-blakan soal proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.
Utang tersebut terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.
