Network
Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam memediasi konflik regional.
Lina Alexandra, peneliti senior dari lembaga think tank Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Jakarta, menulis hal tu dalam makalahnya.
Dalam tulisannya, Lina menyebut bahwa pada 1988-1991, Indonesia memainkan peran penting dalam menghentikan konflik bersenjata di Kamboja, dan mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja.
Alexandra juga menyebut, Indonesia bertindak sebagai perantara yang jujur untuk memfasilitasi upaya perdamaian konflik antara Filipina dan kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro, sejak 1970-an-1990-an.
Pada 1993, Indonesia memimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan eksplorasi informal di Cipanas, Jawa Barat.
Perundingan tersebut menghasilkan 'Pernyataan Kesepahaman', yang membuat Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro menandatangani perjanjian damai pada 1996.
Indonesia dapat mengulangi kesuksesan itu, menjadi fasilitator perdamaian yang layak dan strategis antara Rusia dan Ukraina selama kepresidenan G-20-nya.
Dengan menjadi broker yang jujur, Indonesia juga dapat membuktikan kemampuannya dalam menjaga ketertiban internasional, dan meningkatkan citra internasionalnya.
Turki, China, dan Israel juga berlomba-lomba menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina. Namun, sebagai tuan rumah KTT G-20, Indonesia memegang tiket emas untuk itu.
Indonesia perlu melihat perang Rusia-Ukraina di KTT G-20, sebagai kesempatan untuk memfasilitasi perdamaian daripada ancaman yang dapat mengganggu rencana Kepresidenan G20.
