Network
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas bagi para tahanan politik, menyuarakan keprihatinan.
“Anggota keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang biaya, lokasi, atau kondisi orang yang mereka cintai. Ini bukan insiden yang terisolasi, dan penggerebekan malam hari menargetkan suara-suara yang berbeda pendapat. Itu terjadi di seluruh negeri, ” demikian pernyataan pihak asosiasi tersebut.
Tentara menyatakan telah merebut kekuasaan karena dugaan kecurangan dalam pemilihan November 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau disingkat LND pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak. Keluhan tentara itu dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar.
Transisi Dihentikan
Kudeta tersebut telah menghentikan transisi tentatif menuju demokrasi yang dimulai pada 2011 setelah hampir setengah abad Myanmar terisolasi dan stagnan akibat dipimpin pihak junta militer.
Suu Kyi yang selama puluhan tahun menjadi simbol perjuangan demokrasi di Myanmar, menghadapi tuduhan mengimpor dan menggunakan enam radio walkie-talkie secara ilegal yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya.
Baca Juga: Disperindag Sintang Janji Bantu Petani Miliki Brand Beras Lokal
Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 orang, mengadopsi resolusi pada Jumat lalu yang meminta Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan pejabat lainnya dari penahanan. Militer diminta menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Thomas Andrews, penyelidik hak asasi PBB untuk Myanmar menyatakan pada sesi khusus dewan hak asasi di Jenewa bahwa Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi dan embargo senjata.
Myint Thu, Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa mengatakan pada sesi tersebut, bahwa Myanmar tidak ingin "menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara itu," dan akan melanjutkan kerja sama internasional.***
