PETALING JAYA, KALBAR TERKINI - Sangat sedikit PNS bumiputera Negara Bagian Sarawak dan Sabah yang mendapat posisi senior atau pejabat penting di pemerintahan Malaysia.
Dibandingkan etnis Melayu, ketidakadilan ini sangat mencolok sejak 16 September 1963, saat Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura, bergabung dengan negara-negara bagian yang telah ada di Federasi Malaya.
Dalam hal komposisi tersebut di pemerintahan Malaysia (negara yang merdeka pada 31 Agustus 1957), Singapura dikecualikan, karena belakangan Singapura membentuk republik.
Baca Juga: Disintegrasi Ancam Negeri Jiran Malaysia, Bagi Hasil Petronas Anaktirikan Sarawak dan Sabah
Pada 16 September 1963, dilansir dari Wikipedia, Inggris setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan PersekutuanTanah Melayu, agar Federasi Malaysia dapat dibentuk.
Setelah bergabung dengan Malaysia, partai politik utama Singapura, People's Action Party (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew berhasil memenangkan Pemilu Negara Bagian Singapura.
Tindakan PAP, yang sering menyuarakan keistimewaan mengenai kaum bumiputera, memicu banyak Organisasi Nasional Melayu Bersatu untuk mendesak pemerintah agar menangkap Lee Kuan Yew.
Pada 7 Agustus 1965, proklamator Malaysia sekaligus Ketua Menteri Malaya pertama, Tunku Abdul Rahman Putra membuang Singapura dari Malaysia.
Baca Juga: Pamtas Malaysia Digantikan Polisi: Awasi Perbatasan dengan Indonesia, Brunei dan Thailand
Banyak rakyat Malaysia kala itu mengganggap bahwa tindakan Tunku Abdul Rahman ini sebagai satu kerugian.
Ini karena menurut mereka, sebenarnya masih banyak cara lain untuk menjaga keamanan Singapura.
Pada masa inilah terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Tiga marinir Indonesia -Harun Thohir, Usman Janatin, dan Gani bin Arup- meledakkan MacDonnald House di Singapura pada 1965.
Ketiganya kemudian melarikan diri, namun dua di antaranya, yakni Harun dan Usman, ditangkap, kemudian dihukum gantung tiga tahun kemudian, meskipun Indonesia sudah meminta maaf.
Sebab pada 1968, Presiden Soekarno telah digantikan oleh Soeharto, yang saat itu didukung oleh Barat, yang tidak lagi mendukung Lee Kuan Yew.
Republik Singapura dideklarasi pada 1965, kemudian muncul sebagai salah satu negara pusat perdagangan dunia.
Banyak fasilitas dan kemajuan semasa pemerintahan Perdana Manteri (PM) Lee Kuan Yew.
Pada 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik kemudian digantikan oleh pemerintahan Goh Chok Tong.
Pada 2004 pula, Goh Chok Tong meletakkan jabatan sebagai PM, dan memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew, yakni Lee Hsien Loong untuk memerintah.
Adapun terkait minusnya bumiputera dari Sarawak dan Sabah dalam memegang jabatan seniror di pemerintahan Malaysia, kembali mencuat.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Free Malaysia Today,
Sabtu, 23 Juli 2022, masalah ini dipertanyakan oleh anggota parlemen, Tenom Noorita Sual.
Menurut Noorita, perpecahan rasial di kalangan PNS, seperti yang dilaporkan baru-baru ini, menunjukkan bahwa situasinya 'jelas tidak adil, dan merupakan penyebab keprihatinan yang besar.
“Sebagai perwakilan untuk bumiputera Sabah, saya sangat sedih mengetahui bahwa hanya sedikit bumiputera Sabah, dan juga Sarawak, yang memegang posisi tertinggi sebagai pejabat pemerintah," katanya.
“Ini jelas memberi kesan bahwa ada cacat dalam penunjukan untuk posisi-posisi ini di pegawai negeri kita,” kata Wakil Ketua Partai DAP Sabah ini dalam sebuah pernyataan.
Pada Selasa pekan lalu, Menteri Fungsi Khusus Abd Latiff Ahmad menyatakan kepada DPR Malaysia bahwa bumiputera merupakan 90 persen dari PNS.
Dari total PNS, sebanyak 987.322 adalah Melayu; 94.000 bumiputera Sabah; 73.190 Tionghoa; 60.031 bumiputera Sarawak; 47.994 India; 2.414 Orang Asli; dan 8.656 lainnya.
Sedangkan untuk posisi teratas (skala super) di atas kategori Grade 56, maka 3.300 adalah Melayu; 388 Tionghoa; 243 India; 74 bumiputera Sabah; 53 bumuputera Sarawak;tiga Orang Asli; dan 42 lainnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Noorita dalam jawaban tertulisnya kepada anggota parlemen, Seputeh Teresa Kok, yang telah meminta rincian komposisi ras pegawai negeri.
Noorita telah mendesak Putrajaya untuk bekerja agar komposisi pegawai negeri lebih seimbang secara rasial.
Hal ini untuk mencerminkan semangat moto 'Keluarga Malaysia' versi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.
Noorita menyatakan, pemerintah harus mengakui hal ini, dan segera mengambil langkah komprehensif untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Namun, Cuepacs, badan payung yang mewakili serikat pekerja di pemerintahan, mengecam Kok atas klaimnya bahwa pegawai negeri didominasi oleh orang Melayu.
Presiden Cuepacs, Adnan Mat menegaskan bahwa klaim itu tidak berdasar, dan tidak akurat.
Dia "menambahkan bahwa ras tidak pernah menjadi faktor dalam mempekerjakan atau mempromosikan PNS.
Mengkritisi hal tersebut, Noorita menegaskan bahwa Adnan sebagai seorang PNS dan Ketua Cuepacs, seharusnya mengambil sikap netral terhadap masalah ini daripada mempolitisasinya.
Menurut Noorita, sangat penting untuk memiliki komposisi ras yang seimbang di jajaran PNS di Malaysia untuk mencerminkan keragaman, dan memastikan stabilitas dan kemakmuran di negara itu.***