Menkeu Sampaikan Desain APBN 2023 Dirancang Fleksibel Untuk Redam Gejolak Perekonomian Global

- 11 Agustus 2022, 13:09 WIB
Menkeu Sri Mulyani Umumkan Berhasil Kumpulkan Rp61,01 Triliun dari PPH
Menkeu Sri Mulyani Umumkan Berhasil Kumpulkan Rp61,01 Triliun dari PPH /kemenkeu.go.id/Biro KLI/Firman/Tim Jurnal Aceh 03/

KALBAR TERKINI – Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) sampaikan keterangan tentang Desain APBN 2023 saat hadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin, 8 Agustus 2022.

Menkeu menyampaikan jika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber
Pada tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi.

Baca Juga: Update Harga TBS Sawit Sumatera Barat (Sumbar) Naik Cukup Tinggi Berlaku Untuk Periode 8-14 Agustus 2022

Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.

Menkeu menyebutkan bahwa dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, makan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat sehingga memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

Atas kondisi tersebut, Menkeu bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.

Menkeu mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik karena situasi global penuh ketidakpastian.

Adapu untuk APBN 2023 pada sisi belanja negara,Menkeu menyebut bahwa pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, serta penyelenggaraan Pemilu mengutip nusantarapedia.net.

Selanjutnya pada APBN 2023 dari sisi pendapatan, Menkeu menjelaskan bahwa penerimaan pajak pemerintah dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan.

Halaman:

Editor: Yuni Herlina


Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x